Apindo Wanti-wanti Dampak Erupsi Anak Krakatau ke Rantai Pasok

Meski demikian, ia tak menampik jika gangguan berlangsung lebih lama, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha. Biaya tambahan dapat muncul baik secara langsung maupun tidak langsung.

Biaya langsung, misalnya, berasal dari penggunaan moda transportasi alternatif, biaya handling, hingga penyimpanan barang. Sementara itu, biaya tidak langsung dapat berupa bertambahnya lead time, kebutuhan safety stock, penyesuaian produksi, hingga keterlambatan pemenuhan pesanan.

Meski demikian, Shinta menilai saat ini masih terlalu dini untuk menghitung potensi kerugian ekonomi secara keseluruhan. Besarnya dampak akan sangat bergantung pada durasi dan cakupan gangguan, sektor yang terdampak, serta ketersediaan rute dan moda transportasi alternatif.

"Kami melihat bahwa yang penting saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pekerja serta langkah-langkah mitigasi dapat berjalan dengan baik." ungkapnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Apindo mendorong dunia usaha memastikan business continuity plan (BCP) berjalan dan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi. Pelaku usaha perlu memetakan aktivitas, barang, serta komponen yang bersifat kritis. Selain itu, komunikasi dengan pemasok dan penyedia jasa logistik perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi.

Dunia usaha juga perlu menyiapkan alternatif rute, moda transportasi, maupun pemasok apabila kondisi semakin memburuk.

"Langkah tersebut dinilai semakin penting bagi perusahaan yang menerapkan sistem just-in-time. Gangguan distribusi berpotensi memperpanjang lead time dan pada akhirnya memengaruhi ketersediaan bahan baku maupun komponen produksi," tegasnya.

Di sisi lain, keberlangsungan bisnis tetap harus dimulai dari perlindungan pekerja. Perusahaan perlu memastikan perlindungan yang memadai, melakukan penilaian risiko terhadap paparan abu vulkanik dan kualitas udara, serta menyiapkan prosedur komunikasi dan respons darurat yang jelas.

Shinta menambahkan, dunia usaha membutuhkan dukungan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi dari pemerintah agar dapat mengambil langkah antisipasi secara tepat.

Informasi tersebut mencakup perkembangan aktivitas vulkanik, kondisi penerbangan, cuaca dan sebaran abu, hingga perkembangan operasional jalur serta moda transportasi alternatif.

“Koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola bandara, operator transportasi, dan dunia usaha juga penting agar setiap penyesuaian distribusi dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara terukur sesuai perkembangan kondisi,” tegasnya.