Arsjad Ikut Prabowo ke China, Masih Diakui sebagai Ketum Kadin?
Jakarta, IDN Times - Arsjad Rasjid akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke China. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra.
Eka mengatakan Arsjad diundang langsung oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; dan Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia untuk China, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir untuk ikut dalam kunjungan kerja tersebut.
“Pertemuan delegasi bisnis di China tanggal 10 pagi, beliau diundang untuk datang ke sana, permintaan dari Menseskab juga dari Pak Boy Thohir,” kata Eka di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Eka mengatakan, Arsjad sedang melakukan persiapan untuk kunjungan kerja tersebut, sehingga tak bisa hadir dalam konferensi pers terkait posisi Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jabar yang digelar hari ini.
1. Dinilai sebagai bukti pengakuan Arsjad masih dianggap sebagai Ketua Kadin
Eka mengatakan, pengurus Kadin Indonesia sendiri masih menganggap Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin. Sehingga, mereka menyatakian keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 lalu, dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum adalah ilegal.
Menurut Eka, sabotase Kadin Indonesia melalui Munaslub telah disampaikan ke Prabowo Subianto. Para pengurus Kadin juga telah meminta Prabowo untuk mengizinkan digelarnya Munas Kadin, yang akan makin mematahkan penyelenggaraan Munaslub.
Oleh sebab itu, ketika Arsjad diundang mendampingi Prabowo, menurut Eka ini adalah sinyal pengakuan bahwa Arsjad masih dianggap sebagai Ketua Umum Kadin.
“Mungkin ini responsnya, sudah dua kali bersurat kepada Presiden sebelumnya juga. Kita kirim lagi kedua (ke Prabowo), mengirim kronologi, kesepakatan, nah mungkin inilah bentuk balasannya beliau untuk hadir di pertemuan delegasi bisnis China sebagai Ketua Kadin,” tutur Eka.
2. Permintaan Munas untuk tetapkan Anin gantikan Arsjad
Eka mengatakan, pada permintaan penyelenggaraan Munas, para pengurus Kadin memang sepakat menetapkan Anindya menggantikan Arsjad. Kemudian, Arsjad akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.
“Kita ingin melaksanakan Munas, dilaksanakan oleh Pak Arsjad, dan dibantu oleh Pak Anin sesuai AD/ART. Pak Anin akan membantu, karena posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan ya melaksanakan konvensi, dan seterusnya. Kemudian disepakati juga Pak Arsjad akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan melalui Munas, dan Pak Anin akan menjadi Ketua Umum, itu disepakati, ditandatangani di atas meterai,” ujar Eka.
Keputusan itu menurutnya sah apabila dinyatakan melalui Munas, bukan Munaslub yang digelar secara ilegal.
“Kami harus melakukan Rapimnas dulu, memutuskan hal tersebut pada Rapimnas. Setelah Rapimnas, bisa langsung kita laksanakan konfensi, setelah itu Munas. Sehingga legitimate, pergantian kepengurusan juga berjalan secara legitimate,” tutur Eka.
3. Tak mau cara ilegal tumbuh di tubuh Kadin
Eka mengatakan, pengurus Kadin tidak memihak kepada siapa pun, baik itu Arsjad atau Anindya. Hanya saja, pengurus Kadin ingin seluruh keputusan dan musyawarah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang kita jaga kan aturannya, ini organisasi besar, punya UU, punya AD/ART, punya Keppres, punya PO. Nah kalau kita langgar semuanya dengan Munaslub ilegal kemarin, akan membuka kemungkinan lagi,“ tutur Eka.
