AS Masukkan Vietnam ke Daftar Utama Pelanggaran HKI
- Amerika Serikat menetapkan Vietnam sebagai Priority Foreign Country dalam laporan Special 301 karena dianggap gagal memperbaiki perlindungan hak kekayaan intelektual sejak upaya negosiasi dimulai pada 2020.
- Pemerintah Vietnam menolak tuduhan tersebut dan menegaskan telah memperkuat hukum, meningkatkan kesadaran publik, serta bekerja sama dengan WIPO untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan inovatif.
- USTR berencana mempertimbangkan penyelidikan berdasarkan Pasal 301 yang dapat berujung pada sanksi perdagangan, sambil terus memantau kebijakan HKI di negara mitra termasuk Indonesia dan China.
Jakarta, IDN Times - Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) merilis laporan tahunan Special 301 pada Kamis (30/4/2026). Laporan ini menetapkan Vietnam sebagai negara dengan tingkat masalah tertinggi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atau berstatus Priority Foreign Country (PFC).
Penetapan ini adalah yang pertama kali terjadi dalam 13 tahun terakhir. AS menilai Vietnam tidak menunjukkan perbaikan nyata dalam melindungi HKI. Selain Vietnam, AS juga memasukkan Indonesia, China, dan beberapa negara lain ke dalam daftar pantau utama.
1. Alasan AS memberi status Priority Foreign Country ke Vietnam
USTR menjelaskan, status PFC diberikan kepada negara yang kebijakan perlindungan HKI-nya paling merugikan produk AS.
AS sebenarnya sudah mencoba berunding dengan Vietnam sejak tahun 2020 melalui usulan Rencana Kerja HKI. Usulan tersebut kemudian diubah pada 2023. Namun, AS menilai Vietnam gagal menunjukkan perkembangan nyata dalam perundingan tersebut.
Kegagalan Vietnam ini dinilai merugikan berbagai industri yang bergantung pada kekayaan intelektual, baik di pasar Vietnam maupun dunia. Dalam waktu 30 hari ke depan, USTR akan memutuskan apakah mereka akan memulai penyelidikan lebih lanjut berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974.
2. Jawaban Vietnam soal tuduhan pelanggaran kekayaan intelektual
Pemerintah Vietnam menyatakan, mereka sudah berusaha keras melindungi HKI. Jawaban ini disampaikan untuk menanggapi penetapan dari AS tersebut.
"Kami meminta pihak AS menilai secara adil atas semua usaha dan hasil yang sudah dicapai Vietnam dalam melindungi hak kekayaan intelektual," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, dilansir The Star.
Hang menjelaskan, Vietnam sudah melakukan banyak langkah nyata. Beberapa contohnya adalah memperbaiki aturan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta bekerja sama dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan berbagai negara lain. Vietnam juga menegaskan akan menindak para pelanggar HKI di negaranya.
Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan terbuka. Vietnam juga ingin mengembangkan sistem ekonominya melalui teknologi dan inovasi. Selain itu, Vietnam mengaku siap untuk menjelaskan berbagai aturannya kepada pihak AS.
"Kami yakin bahwa kedua negara perlu terus bekerja sama dengan erat untuk menyelesaikan masalah ini demi kebaikan bersama," kata Hang, dilansir Business Standard.
3. Peluang penyelidikan lanjutan AS
Pemerintah AS memastikan akan memakai berbagai cara hukum untuk melawan sistem perdagangan yang merugikan. USTR akan terus mengawasi aturan HKI di negara-negara mitra guna melindungi para pembuat karya asal AS.
"Memakai semua jalur hukum yang ada untuk mengatasi perdagangan yang tidak adil adalah prioritas utama kami," kata Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.
Jika penyelidikan Pasal 301 benar-benar dimulai, USTR akan memanggil Vietnam untuk berdiskusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 301 ini memberikan hak bagi AS untuk mengambil tindakan balasan, seperti memberikan sanksi atau tambahan pajak untuk barang impor.
Di sisi lain, laporan Special 301 tahun ini juga mencatat hal positif dari negara lain. Argentina dan Meksiko dikeluarkan dari daftar pantau utama karena dianggap sudah memperbaiki sistem perlindungan kekayaan intelektual mereka. Bulgaria juga dihapus dari daftar pantau biasa karena rutin menghukum pelaku pelanggaran. Sementara itu, Uni Eropa kini masuk ke dalam daftar pantau akibat adanya masalah terkait aturan obat-obatan dan hak cipta karya digital.
