Pemerintah Biayai Gaji Pegawai Koperasi Desa dari APBN 2 Tahun Pertama
- Pemerintah akan membiayai gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putih melalui APBN selama dua tahun pertama sebagai dukungan awal agar operasional koperasi berjalan lancar.
- Dukungan APBN bersifat sementara dan diharapkan setelah dua tahun, koperasi mampu mandiri membiayai operasionalnya dari hasil kegiatan usaha sendiri.
- Rekrutmen pegawai koperasi akan melibatkan BKN, Kementerian PANRB, serta sejumlah kementerian dan lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing.
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pembiayaan gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putih akan diupayakan berasal dari APBN selama dua tahun pertama. Skema ini dirancang sebagai penopang awal agar operasional koperasi dapat berjalan lancar.
“Untuk dua tahun pertama, pembiayaannya akan diupayakan dari APBN,” ujarnya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).
1. Dukungan APBN hanya bersifat sementara
Ia menjelaskan dukungan tersebut bersifat sementara, berfungsi sebagai jembatan hingga koperasi mampu membiayai operasionalnya secara mandiri. Setelah dua tahun, pendanaan diharapkan berasal dari kegiatan usaha koperasi sendiri.
“Setelah dua tahun, mereka akan menggunakan dana operasional sendiri. Mudah-mudahan koperasi sudah mulai eksis dan mulai menghasilkan keuntungan,” kata Askolani.
2. Rekrutmen pegawai akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga
Menurut dia, pembiayaan dari APBN masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Keuangan. Terkait rekrutmen pegawai, prosesnya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Seleksi aparatur sipil negara akan ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB, sementara proses lainnya dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Untuk penerimaan pegawainya, nanti ada BKN dan Kementerian PANRB yang menangani,” ujarnya.
3. Dukungan anggaran tahap awal diperlukan agar koperasi bisa berjalan
Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran pada tahap awal diperlukan agar koperasi dapat segera berjalan tanpa terbebani biaya operasional.
“Insyaallah, APBN akan mendukung agar koperasi bisa berjalan,” kata Askolani.
Selain itu, Askolani menambahkan, pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Dengan dukungan awal ini, kami berharap koperasi desa bisa tumbuh kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
