ASN yang Pindah ke IKN Dapat 1 Unit Hunian Apartemen
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapatkan satu unit rumah susun atau hunian.
Meski begitu, untuk tahap awal ASN masih harus berbagi hunian untuk diisi oleh beberapa orang.
"Setiap pegawai ASN akan mendapatkan satu unit hunian apartemen, prinsipnya itu. Bahwa di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian dari kebijakan tambahan," kata Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024).
1. Pemerintah siapkan 47 tower untuk ASN di IKN
Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 47 tower hunian yang dipersiapkan untuk ASN di IKN. Dari jumlah itu, ada 12 tower rumah susun yang selesai Juni 2024 mendatang dan sisanya baru akan selesai pada Desember 2024.
Tak hanya mendapatkan hunian, ASN yang pindah ke IKN juga akan mendapatkan tunjangan khusus, yakni tunjangan pionir. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail karena rincian tunjangannya masih akan dibahas dan dilaporkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Namun yang pasti, kata Anas, tunjangan inid iebrikan kepada ASN yang pindah pertama kali ke IKN. "Tunjangannya seperti apa, ini dalam waktu dekat akan dibahas di Ratas," katanya.
2. Rincian komponen biaya yang bakal ditanggung pemerintah untuk ASN pindah ke IKN
Anas pun merinci yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam rangka pemindahan ini adalah 1 ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan 1 asisten rumah tangga.
Lebih rinci, komponen yang dibiayai biaya pengepakan, biaya tunggu yakni penginapan transit di Balikpapan. Kemudian biaya transportasi yakni tiket pesawat searah dan transportasi lokal.
3. Ada 200 ribu formasi CPNS disiapkan untuk pindah ke IKN
Anas pun mengatakan ada 200 ribu formasi pada (rekrutmen) ASN yang disiapkan untuk ke IKN. Hal ini, katanya, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Skenario ini didasari oleh pengalaman dari pemindahan ibu kota negara di Brazilia dan Canberra dan lainnya.
"Kenapa (di sana) agak lambat, karena tidak ada skenario komprehensif termasuk pengisian ASN. Atas dasar ini bapak Presiden menginstruksikan kami untuk menyiapkan rekrutmen baru talenta-talenta digital dan nanti akan dilakukan penerapan smart goverment," tegasnya.
Menurutnya pemindahan ibukota dilakukan dengan cara yang instan memerlukan biaya besar dan hadapi tantangan kompleks. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan cukup komperhensif termasuk pentingnya keterlibatan semua pihak termasuk pemindahan ASN ini.
