Australia Selidiki Western Union Terkait Pengawasan Pencucian Uang

- AUSTRAC menyelidiki Western Union dan anak usahanya untuk menguji efektivitas pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme, menyusul temuan kelemahan dalam audit eksternal 2025.
- Pemeriksaan berfokus pada pengawasan saluran pembayaran berisiko tinggi, pemantauan transaksi harian, dan pengaruh kantor pusat global terhadap kepatuhan operasi Western Union di Australia.
- Western Union menyatakan akan kooperatif dan menindaklanjuti rekomendasi audit, sementara AUSTRAC memperketat pengawasan risiko penyalahgunaan transfer internasional untuk kejahatan lintas negara.
Jakarta, IDN Times - Lembaga intelijen keuangan pemerintah Australia, AUSTRAC, resmi menyelidiki Western Union beserta anak perusahaannya pada Selasa (1/9/2026). Penyelidikan ini bertujuan menguji keandalan sistem perusahaan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sebagai salah satu penyedia jasa transfer uang internasional terbesar di dunia, sistem keamanan pembayaran Western Union kini menjadi sorotan utama. Otoritas setempat memperketat pengawasan guna menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman jaringan kejahatan lintas negara.
1. AUSTRAC periksa pengelolaan transaksi berisiko tinggi
ilustrasi Western Union (commons.wikimedia.org) Pemeriksaan regulator saat ini berfokus pada kemampuan Western Union dalam mengawasi saluran pembayaran berisiko tinggi. AUSTRAC mengevaluasi seluruh program pencegahan kejahatan finansial yang diterapkan, termasuk sejauh mana peran kantor pusat global memengaruhi tingkat kepatuhan cabang di Australia.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut atas audit eksternal pada 2025. Saat itu, regulator menemukan sejumlah kelemahan dan mewajibkan perusahaan segera membenahi sistem pengawasan internalnya. Pemeriksaan terbaru ini ditargetkan untuk memastikan tidak ada lagi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan.
"Kami khawatir Western Union masih gagal mengelola berbagai risiko kejahatan keuangan tersebut secara maksimal," ujar CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, dilansir Investing.
2. Layanan transfer uang rentan dimanfaatkan pelaku kriminal

ilustrasi bendera Australia (pexels.com/Hugo Heimendinger) Otoritas keuangan menyadari jaringan transfer uang antarnegara sangat rentan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Risiko utama yang diawasi ketat meliputi pendanaan kelompok terorisme, eksploitasi seksual anak, hingga operasi perdagangan manusia lintas negara.
Merespons ancaman tersebut, seluruh penyedia jasa pembayaran diwajibkan memiliki mekanisme deteksi transaksi yang akurat. Skema pemantauan transaksi harian milik perusahaan menjadi sasaran utama dalam penyelidikan kali ini guna memutus perputaran uang hasil kejahatan terorganisasi.
"Layanan pembayaran internasional diakui memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi kejahatan," kata Brendan Thomas.
3. Western Union janji penuhi standar kepatuhan

ilustrasi pengiriman uang secara virtual (freepik.com/tonodiaz) Manajemen Western Union menyatakan siap bersikap kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung. Perusahaan pembayaran tersebut juga berkomitmen menuntaskan seluruh rekomendasi perbaikan dari hasil audit tahun lalu guna memenuhi standar kepatuhan regulator.
"Kami menanggapi persoalan ini secara serius dan akan terus bekerja sama secara terbuka dengan AUSTRAC selama proses pemeriksaan berjalan," ungkap Juru Bicara Western Union.
Tindakan AUSTRAC kali ini memperpanjang rekam jejak penegakan hukum terhadap lembaga keuangan raksasa di Australia. Sebelumnya, regulator pernah menjatuhkan rekor denda sebesar 1,3 miliar dolar Australia (Rp16,47 triliun) kepada Westpac pada 2020 akibat pelanggaran aturan anti-pencucian uang, disusul sanksi ratusan juta dolar untuk Commonwealth Bank of Australia dan Crown Resorts.



















