Australia Tolak Pemotongan Cukai Rokok demi Tekan Pasar Gelap

22 Agu 2026, 17:02 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Australia Tolak Pemotongan Cukai Rokok demi Tekan Pasar Gelap

Ilustrasi rokok (Unsplash.com/Mufid Majnun)

Intinya Sih

Pemerintah Australia menolak usulan One Nation untuk memangkas cukai rokok hingga 75 persen, karena khawatir langkah itu meningkatkan kembali jumlah perokok aktif dan beban kesehatan.
Alih-alih menurunkan harga rokok, Australia memperkuat pengawasan perbatasan, pasar domestik, serta kolaborasi federal-negara bagian melalui anggaran ratusan juta dolar untuk memberantas penyelundupan.
Harga rokok legal yang mencapai 60 dolar Australia per bungkus mendorong pencarian produk selundupan, merugikan penerimaan pajak, memicu konflik geng kriminal, dan menghambat pengendalian konsumsi nikotin.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia secara resmi menolak usulan Partai One Nation untuk memotong pajak cukai rokok pada Rabu (19/8/2026). Kebijakan tegas ini diambil guna menjaga komitmen pemerintah dalam menekan maraknya kejahatan pasar gelap tembakau di seluruh wilayah negara.

Pemerintah memilih untuk memperketat penegakan hukum ketimbang menurunkan harga jual rokok di pasaran. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak kelompok kriminal terorganisir tanpa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat umum.

1. Pemerintah cegah kenaikan kembali angka perokok aktif

ilustrasi perokok berat (pixabay.com/Kruscha)

Partai One Nation mengajukan usulan pemotongan pajak rokok hingga 75 persen guna meredam pertumbuhan pasar gelap. Pihak oposisi menilai tingginya tarif cukai membuat harga rokok resmi makin tidak terjangkau, sehingga memicu konsumen berpindah ke produk ilegal.

Namun, pemerintah menilai pemangkasan pajak secara masif justru berisiko memicu kenaikan kembali angka perokok aktif di Australia. Peningkatan konsumsi nikotin tersebut dikhawatirkan dapat membengkakkan beban biaya kesehatan nasional.

"Secara mendasar, kita tidak boleh masuk ke dalam perang penawaran cukai demi keuntungan industri tembakau atau kejahatan terorganisir," kata Asisten Bendahara Australia, Daniel Mulino, dilansir The Star.

2. Penegakan hukum jadi strategi utama penanganan tembakau ilegal

Peredaran rokok ilegal jadi salah satu tantangan dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama)

Otoritas Australia memfokuskan strategi nasional pada peningkatan pengawasan perbatasan darat dan laut serta pasar domestik. Kolaborasi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian terus diperkuat untuk memberantas rantai penyelundupan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ratusan juta dolar demi mendukung penuh operasi kepolisian.

Pemangkasan pajak diyakini tidak akan serta-merta menghentikan operasional jaringan penyelundupan tembakau. Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir tetap tumbuh subur meski tarif pajak rokok tergolong sangat rendah.

"Fokus utama pemerintah saat ini harus tertuju sepenuhnya pada penegakan hukum," kata Daniel Mulino.

3. Perdagangan rokok selundupan ancam kas negara dan keamanan

Rokok ilegal yang berhasil diamankan oleh Bea Cukai Kudus. (IDN Times/Dok. Istimewa)

Lonjakan harga rokok legal yang mencapai 60 dolar Australia (Rp759,38 ribu) per bungkus mendorong konsumen mencari alternatif produk selundupan murah. Perdagangan ilegal ini tidak hanya merugikan penerimaan kas negara dari sektor pajak, tetapi juga memicu bentrokan antar-geng kriminal yang berebut wilayah kekuasaan bisnis.

Selain berdampak pada sektor ekonomi dan keamanan, maraknya tembakau selundupan memperlemah efektivitas kebijakan kesehatan publik. Kemudahan akses terhadap produk murah membuat tingkat konsumsi nikotin di tengah masyarakat makin sulit dikendalikan.

"Isu kejahatan terorganisir ini telah mengakar sangat kuat di pasar tembakau," ujar Daniel Mulino.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.