Bahlil Kenang Sulitnya Izin Tambang saat Jadi Pengusaha: Masyaallah

Sulitnya mengurus IUP kala itu bukan karena Bahlil tidak memiliki kenalan di pemerintahan daerah. Dia mengaku sudah mengenal bupati dan gubernur setempat. Namun, hubungan tersebut ternyata tidak membuat proses perizinan berjalan mudah.

Bahlil menggambarkan pengalamannya dengan membandingkan proses mengurus izin tambang dengan ibadah tawaf di Mekkah. Dalam tawaf, jumlah putaran mengelilingi Ka'bah sudah ditentukan, begitu pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Sementara itu, ketika berurusan dengan Ditjen Minerba pada 2008, dia tidak mengetahui kapan proses pengurusan izin akan berakhir. Tidak ada kepastian waktu penyelesaian yang bisa ia pegang.

"Padahal kurang apa dulu? Bupatinya kita kenal, gubernurnya kita kenal, ngurus izinnya, MasyaAllah. Kalau kita tawaf di Mekkah itu jelas berapa kali kita keliling Ka'bah, berapa menit. Tawaf di Minerba tahun 2008, enggak jelas kapan selesai. Enggak jelas. Itu pengalaman saya," ujar dia.

Setelah menjadi Menteri ESDM, Bahlil mengatakan pengalaman tersebut menjadi bagian dari persoalan yang ingin diubah melalui kebijakan pertambangan.

Dia menyoroti mekanisme pemberian IUP sebelum perubahan Undang-Undang Minerba. Saat itu, perizinan tambang dilakukan melalui tender. Menurut Bahlil, mekanisme tersebut membuat mayoritas pemegang IUP justru merupakan pengusaha yang berkantor di Jakarta.

Kondisi itu menjadi perhatian karena sumber daya tambang yang dikelola berada di berbagai daerah. Nikel, misalnya, banyak terdapat di Sulawesi dan Maluku. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Sumatra memiliki sumber daya batu bara dalam jumlah besar.

"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah, tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP? Batu bara lebih banyak di Kalimantan dan Sumatra. Berapa orang di sana yang punya IUP? Karena apa? perizinannya semua tender," tuturnya.

Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah mengubah aturan dalam UU Minerba. Bahlil mengatakan perubahan kebijakan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperoleh IUP.

Menurutnya, pengusaha daerah tidak boleh terus berada di urutan belakang dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika seluruh izin harus melalui tender, pengusaha lokal akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang memiliki kemampuan modal lebih besar.

Bahlil tidak ingin kepemilikan tambang hanya berputar pada kelompok pengusaha yang sama. Dia ingin pelaku usaha dari daerah juga mendapatkan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah mereka.

"Nanti yang kaya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kita pengin untuk membuat orang daerah juga harus bisa menjadi subjek dan objek pembangunan terhadap pengelolaan sumber daya alam mereka yang ada di daerah," kata dia.