Pesan Bahlil buat Danantara: Jangan Mau Dilobi Soal Izin Ekspor
Bahlil meminta Danantara tidak menerima lobi terkait izin ekspor karena kewenangan tersebut berada di Kementerian ESDM.
Indonesia belum akan mengekspor listrik dalam waktu dekat karena kebutuhan domestik masih menjadi prioritas.
Bahlil menginstruksikan pengiriman komoditas SDA dan LNG langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak mudah menerima lobi terkait perizinan ekspor.
Dia menegaskan kewenangan pemberian izin yang dimaksud berada di Kementerian ESDM, bukan Danantara. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional dalam setiap keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kau mau dilobi-lobi. Enggak ada, izin itu ada di ESDM, bukan Danantara. Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya mendahulukan, marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," katanya dalam Minerba Convex, Senin (2/11/2026).
1. Bahlil tegaskan Indonesia belum akan ekspor listrik
Ilustrasi tower listrik. (unsplash.com/Andrey Metelev) Bahlil menegaskan Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat. Menurutnya, kebutuhan listrik di dalam negeri masih harus menjadi prioritas sehingga pemerintah belum akan membuka ekspor listrik ke negara lain.
"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya, kita masih butuh listrik, ya. Enggak ada," ujar dia.
2. Bahlil mau ekspor SDA langsung ke negara tujuan
ilustrasi kapal tongkang pembawa batubara (Unsplash.com/Justin Wilkens) Bahlil menginstruksikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) agar tidak lagi mengirim komoditas SDA melalui negara perantara jika pengiriman langsung ke negara tujuan memungkinkan.
Dia mencontohkan pengiriman komoditas ke China yang seharusnya dilakukan langsung dari Jakarta tanpa singgah di negara lain. Menurutnya, pemerintah tidak ingin komoditas Indonesia hanya melewati negara perantara untuk mendapatkan stempel baru sebelum dipasarkan sebagai barang ekspor dari negara tersebut.
"Tidak boleh dari Jakarta mampir di negara yang itu, ya. Hanya stempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia, dari mana barang kau? Langsung aja. Langsung aja. Udah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya enggak bisa diolah-olah oleh mereka nih, enggak bisa," tuturnya.
3. Pengiriman LNG juga langsung ke negara tujuan
Potret kapal pengangkut LNG. (https://commons.wikimedia.org : Gordon Leggett / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0) Bahlil juga menginstruksikan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengirimkan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) langsung ke negara pembeli.
Dia mencontohkan pengiriman LNG ke Jepang dan Korea Selatan yang seharusnya tidak perlu melewati negara lain jika bisa dilakukan secara langsung.
Menurut Bahlil, pengiriman melalui negara perantara justru memberikan keuntungan ekonomi kepada negara tersebut, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan dalam neraca perdagangan. Karena itu, dia meminta Indonesia tidak lagi menggunakan jalur tersebut.
"Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan, baru ada bencana sedikit saja sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja. Jadi jangan lagi kita kirim ke sana," kata dia.
