Bahlil Sebut Operator SPBU Swasta Pertimbangkan Bangun Kilang Minyak

21 Sep 2025, 12:37 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Stok BBM milik operator SPBU swasta sudah menipis, sementara stok nasional cukup untuk 18-21 hari.
SPBU swasta membeli BBM mentah dari Pertamina dan akan melakukan impor baru hingga akhir tahun ini.
Kebutuhan BBM SPBU swasta terus meningkat, pemerintah akan mengatur impor agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadli mengungkapkan, operator SPBU swasta mulai mempertimbangkan pembangunan kilang minyak di Indonesia.

Dengan adanya kilang tersebut, nantinya diharapkan operator SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil punya rencana jangka panjang untuk tidak melulu tergantung pada BBM yang diimpor.

"Itu step kedua (pembangunan kilang) dan saya yakin teman-teman pengusaha sudah mulai memikirkan untuk membangun kilang selain daripada Pertamina," ujar Bahlil, dikutip Minggu (21/19/2025).

1. Stok BBM milik operator SPBU swasta sudah menipis

ilustrasi SPBU Vivo (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Di sisi lain, kebutuhan SPBU swasta terhadap BBM mentah saat ini sangat mendesak mengingat stok yang mereka miliki semakin menipis. Sementara itu, Bahlil menyatakan stok BBM secara nasional per Jumat (19/9) cukup untuk 18 hari hingga 21 hari.

"Namun, untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis," ujar Bahlil.

2. SPBU swasta membeli BBM mentah dari Pertamina

SPBU BP di Simprug (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, para operator SPBU swasta telah sepakat untuk membeli BBM mentah dari Pertamina. Pertamina pun akan melakukan impor BBM mentah baru dalam upaya memenuhi kebutuhan SPBU swasta hingga akhir tahun ini.

Adapun impor tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri atau Kepala Lembaga sebagai pembina sektor untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.

"Cuma memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta yang cadangannya menipis dan dipastikan bahwa karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru," kata Bahlil.

3. Kebutuhan BBM SPBU swasta hingga akhir tahun

SPBU Shell di Kebayoran (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Kementerian ESDM tidak pernah menutup adanya kegiatan importasi BBM. Hal ini tercermin dari tren pangsa pasar BBM non-subsidi di SPBU swasta yang justru terus mengalami peningkatan, yakni naik 11 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 15 persen hingga Juli 2025.

Kenaikan tersebut menunjukkan impor tetap berjalan seiring bertambahnya permintaan dan outlet SPBU swasta. Pengaturan impor BBM dimaksudkan untuk mengendalikan porsinya agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional dan menjaga cadangan strategis nasional.

Pemerintah juga menekankan bahwa aturan ini bersifat fleksibel. Perubahan pengaturan impor BBM bisa dilakukan bila diperlukan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, kebutuhan konsumsi nasional, kelancaran distribusi, serta kondisi keuangan negara.

Selain itu, pemerintah akan terus memfasilitasi kerja sama business to business (B2B) antara Pertamina dan operator SPBU swasta, sehingga kebutuhan BBM non-subsidi tetap terjamin.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.