Beban Pengusaha Diklaim Semakin Berat Jika Ditambah Iuran Tapera

Shinta pun menjabarkan beban iuran yang harus ditanggung pengusaha setiap bulannya, sebagai berikut:

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU Nomor 3/1999)

• Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7 persen
• Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 persen
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24-1,74 persen
• Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2 persen.

Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU Nomor 40/2004)

• Jaminan Kesehatan sebesar 4 persen.

Cadangan Pesangon (berdasarkan UU Nomor 13/2003)

• Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8 persen.

Kendati ada ancaman beban yang semakin berat, Shinta menegaskan, yang ditolak Apindo adalah adanya kewajiban ikut iuran Tapera. Shinta membantah Apindo menolak Tapera secara keseluruhan, baik dari peraturan pemerintah (PP) maupun undang-undang.

Shinta mengemukakan seharusnya iuran Tapera tidak diwajibkan bagi pekerja dan pemberi kerja.

"Prinsipnya kami bukan against Tapera, tapi dari sisi iuran yang harus dibayarkan. Kalau mau pake konsep ini, namanya tabungan ya sukarela aja, jadi gak mengharuskan. Yang kedua saya rasa kalo ASN, TNI, Polri kalau mau menjalankan ya silakan, mungkin ini bermanfaat, tapi kalau dari pihak swasta, kami menilai bahwa perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk menilik kembali PP dan UU (Tapera)," papar Shinta.

Alih-alih mencari iuran tambahan dari Tapera, Shinta mengusulkan, pemerintah memanfaatkan jaminan sosial yang sudah ada saat ini. Jaminan sosial tersebut adalah Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui, dalam BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) terdapat MLT yang bisa dimanfaatkan dananya untuk perumahan pekerja.

"Ini sudah jalan programnya dan jumlahnya juga sudah besar, sudah hampir Rp136 triliun ya dari total 30 persen dari total JHT. Jadi menurut kami ini buat apa ada iuran tambahan lagi kalau ini sudah ada programnya yang bisa dioptimalkan. Justru kita mau memperluas pemanfaatan daripada MLT ini supaya lebih banyak pekerja yang bisa memanfaatkan ini," kata Shinta.

Usulan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam PP tersebut, maksimal 30 persen (Rp138 triliun), maka aset JHT sebesar Rp460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja.

Adapun dana dari JHT untuk program MLT itu bisa disalurkan menjadi empat manfaat, yakni:

• Pinjaman KPR sampai maksimal Rp500 juta
• Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMO) sampai dengan Rp150 juta
• Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sampai dengan Rp200 juta
• Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).