Moeldoko: Dana Tapera Bukan buat Program Makan Gratis atau IKN
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia juga menyatakan, dana simpanan Tapera dari para pekerja tidak digunakan untuk membiayai program makan siang gratis yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Gak ada upaya pemerintah untuk membiayai (program) makan gratis,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).
1. Simpanan Tapera tak ada hubungannya dengan pendanaan IKN
Moeldoko menyatakan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) juga sudah tersedia. Dengan demikian, dia menegaskan tidak ada hubungannya antara Tapera dengan pendanaan untuk proyek IKN, karena semua kebutuhan anggarannya telah dipersiapkan.
“Apalagi untuk IKN, semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya,” tegasnya.
2. Moeldoko jamin simpanan Tapera dikelola dengan transparan
Transparansi dalam program Tapera, kata dia, dijamin melalui sebuah komite. Komite tersebut dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah profesional.
Moeldoko menjamin komite BP Tapera tersebut bertugas dalam memastikan pengelolaan program Tapera dengan transparan dan akuntabel.
“Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, gak bisa macam-macam. Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan pasti akan dikontrol dengan baik,” ujarnya.
3. Moeldoko wanti-wanti Tapera jangan berkasus seperti Asabri
Moeldoko menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan dana Tapera untuk mencegah masalah seperti yang terjadi di Asabri. Dia mengingatkan saat menjabat sebagai Panglima TNI, dia tidak dapat menyentuh Asabri dan tidak bisa menempatkan orang di sana.
“Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi panglima TNI, saya nyentuh saja gak bisa, menempatkan orang aja gak bisa. Akhirnya saya jengkel itu,” tuturnya.
Dia menggambarkan situasi di mana meskipun memiliki 500 ribu prajurit, Moeldoko tidak memiliki akses atau pengaruh terhadap Asabri, yang kemudian mengalami masalah serius di kemudian hari.
“Bayangkan itu, Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit gak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita gak ngerti,” ujar Moeldoko.
