Begini Cara Kerja Asuransi Kendaraan yang Diwajibkan pada 2025

Untuk saat ini, TPL bisa didapatkan pemilik kendaraan bemotor sebagai rider atau manfaat tambahan dari asuransi mobil All Risk. Sifatnya pun opsional sehingga tidak wajib. Namun, asuransi TPL mulai 2025 sifatnya wajib sesuai aturan pemerintah.

Jadi untuk sekarang, jika ingin mendapatkan TPL, pemilik kendaraan wajib memiliki polis asuransi All Risk terlebih dahulu, kemudian menambahkan TPL sebagai manfaat tambahan. 

Adapun manfaat yang diberikan asuransi TPL secara umum mencakup: 

• Ganti rugi cedera tubuh pihak ketiga
• Santunan tunai atas kematian pihak ketiga
• Ganti rugi aset milik pihak ketiga
• Biaya perkara atau bantuan hukum atas tuntutan pihak ketiga

“Salah satu contoh kasusnya, mobil tertanggung menabrak kendaraan atau fasilitas lain yang menyebabkan kerugian material. Maka asuransi TPL akan menanggung biaya perbaikan mobil pihak ketiga yang mengalami kerusakan tersebut. Jadi, kerusakan mobil tertanggung sendiri tidak akan dijamin oleh pihak asuransi TPL,” tutur Benny.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mau mewajibkan asuransi TPL bagi setiap pemilik kendaraan. Salah satunya, untuk menekan kerugian finansial akibat tingginya angka kecelakaan di jalan raya. 

Pada 2023, tingkat kecelakaan lalu lintas meroket cukup tinggi hingga menyentuh angka 148,307.  Di sisi lain, kepemilikan asuransi kendaraan di Indonesia masih sangat minim.

Padahal jika dilihat secara rata-rata, biaya perbaikan kerusakan kendaraan yang diakibatkan kecelakaan tidaklah murah, bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Jadi, dengan diwajibkannya asuransi TPL, diharapkan semua masyarakat bisa memperoleh perlindungan finansial yang merata jika terjadi risiko kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Benny menambahkan, aturan terkait asuransi bagi kendaraan sudah jamak di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan, program asuransi wajib buat kendaraan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR," kata Ogi.

Program Asuransi Wajib memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam UU tersebut, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," ujar Ogi.