Beli Rumah Maksimal Rp5 Miliar Bisa Bebas PPN, Begini Simulasinya!

29 Nov 2023, 15:50 WIB

Ilustrasi Kredit Cicilan Rumah. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang berlaku sejak 21 November 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global, melalui peningkatan daya beli properti masyarakat.

“Industri properti adalah salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. Pemerintah berharap melalui insentif ini terjadi peningkatan aktivitas industri properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya,” kata Dwi dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (29/11/2023).

1. PPN DTP diberikan untuk 2 periode

ilustrasi PPN 11% (IDN Times/Esti Suryani)

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk kategori penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sedangkan untuk rumah dengan penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50 persen dari DPP.

2. Kebijakan PPN DTP rumah hanya berlaku untuk 1 NIK

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah. Kode ini didapatkan dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

3. Simulasi penghitungan PPN

ilustrasi PPN 11% (IDN Times/Esti Suryani)

Dwi lalu menjelaskan bahwa PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Simulasi 1:

Tuan A membeli rumah seharga Rp6 miliar. Atas transaksi tersebut, Tuan A tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP karena harga jual rumah melebihi Rp5 miliar.

Simulasi 2:

Tuan B membeli rumah seharga Rp5 miliar, maka atas transaksi tersebut, Tuan B akan mendapatkan insentif PPN DTP tetapi hanya atas DPP sebesar Rp2 miliar. Dengan begitu, PPN yang DTP sebesar 11 persen dikali Rp2 miliar atau sebesar Rp220 juta.

4. PPN DTP properti bisa dirasakan juga untuk skema cicilan

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Dwi juga menyampaikan, kebijakan ini tetap dapat dimanfaatkan untuk pembelian rumah dengan penyerahan melalui skema cicilan. Bahkan, insentif tetap dapat dimanfaatkan walaupun pembayaran uang muka atau cicilan pertama telah dilakukan sebelum berlakunya PMK ini, asalkan tidak lebih lama dari pada 1 September 2023.

Simulasi 3:

Tuan C membeli rumah seharga Rp2 miliar rupiah dengan metode cash bertahap selama empat kali masing-masing Rp500 juta rupiah, dimulai dari September 2023 sampai dengan Desember 2023 yang sekaligus dengan penyerahan rumah. Atas transaksi tersebut, Tuan C tetap mendapatkan insentif PPN DTP 100 persen tetapi hanya terhadap PPN terutang atas pembayaran November dan Desember saja.

Sementara itu, satu syarat lainnya yang perlu diperhatikan adalah rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan.

“Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” ungkap Dwi.