Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memperluas pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah menjadi Rp5 miliar, yang semula hanya Rp2 miliar.
"PPN DTP diberlakukan bagi rumah dengan harga sampai Rp2 miliar, di mana PPN 11 persen ditanggung pemerintah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di BI, Jumat (3/11/2023).
Menkeu mengatakan, pemberian insentif dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dengan insentif ini, Sri Mulyani berharap sektor properti perumahan akan meningkat dari sisi pembeli dan pengembang.
"Kita lihat sisi demand dan supply bisa mendapat respons positif terhadap kebijakan tersebut. Artinya untuk harga rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar masih membayar PPN seperti semula. Tapi sampai dengan Rp2 miliar pertama ditanggung pemerintah," beber dia.
Sri Mulyani menerangkan, fasilitas PPN DTP akan diberikan untuk pembelian 1 rumah per 1 NIK atau NPWP mulai November 2023 hingga Desember 2024.
"Saat ini PMK ini sedang dalam tahap harmonisasi dan finalisasi untuk segera ditetapkan. Diharapkan terbit mulai November ini," ungkapnya.
Adapun ketentuan lainnya, untuk periode November 2023 sampai Juni 2024, PPN yang ditanggung pemerintah atau tidak dipungut PPN sebesar 100 persen.
Sedangkan, pada periode Juli-Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah sebesar 50 persen.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk rumah MBR dalam bentuk bantuan biaya administrasi senilai Rp4 juta untuk periode November hingga Desember 2024.
Dukungan pemerintah untuk rumah masyarakat miskin, pemerintah menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) sebanyak 1,800 unit rumah periode November-Desember.
Ihwal bantuan RST ini, pemerintah memberikan Rp20 juta per rumah dengan anggaran yang dikeluarkan tahun ini sebesar Rp36,2 miliar.