Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mengucurkan tambahan likuiditas sebesar Rp149,3 triliun ke perbankan untuk mendukung program pemerintah, terutama pengembangan sektor perumahan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, dukungan tersebut disalurkan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang likuiditas lebih besar bagi perbankan agar dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.
Secara rinci, dari total tambahan likuiditas tersebut, sekitar Rp84,3 triliun berasal dari pelonggaran ketentuan rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio (RRR). Dana tersebut dikembalikan kepada perbankan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan UMKM.
"Kami mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial. Untuk sektor UMKM, dana bank yang ditempatkan di BI sudah kami kembalikan melalui penurunan reserve requirement ratio sekitar Rp84,3 triliun," ujar Destry saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, sekitar Rp65 triliun lainnya telah disalurkan kembali ke perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Selain itu, pada Oktober 2026, BI juga menurunkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9 persen menjadi 7 persen. Penurunan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi perbankan dalam mengelola likuiditas dan menyalurkan kredit.
Sementara itu, untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.
Destry menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga ketersediaan likuiditas di perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Fokusnya terutama pada penguatan pembiayaan UMKM dan sektor perumahan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.
"Jadi, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan BI dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM dan sektor perumahan, serta mendukung program pemerintah," jelasnya.