Bisnis Logistik RI Didorong Lebih Ramah Lingkungan, Apa Tantangannya?
APGLI mendorong perusahaan logistik menghitung emisi, memperbaiki operasional, dan menerapkan praktik bisnis yang memperhatikan aspek manusia serta lingkungan.
Biaya truk listrik dan akses pembiayaan menjadi tantangan dalam transisi menuju operasional rendah emisi bagi perusahaan logistik.
Pengurangan emisi perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kinerja logistik Indonesia melalui teknologi, kerja sama, dan target keberlanjutan yang terukur.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) mendorong pelaku usaha logistik mengurangi emisi dari kegiatan operasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penghitungan karbon, efisiensi penggunaan armada, hingga akses pembiayaan untuk mendukung penggunaan teknologi rendah emisi.
Berdasarkan data WRI Indonesia, sektor transportasi menyumbang 27 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) nasional yang mencapai 165.788 juta ton CO2e pada 2023. Sebanyak 93 persen emisi dari sektor transportasi berasal dari transportasi darat, yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.
Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan, pelaku usaha logistik perlu memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnisnya. Menurut dia, keuntungan perusahaan tidak seharusnya menjadi satu-satunya hal yang diperhatikan, sementara aspek manusia dan lingkungan terabaikan.
“Kami ingin mengajak kawan-kawan pengusaha logistik untuk mulai melakukan usaha yang lebih bertanggung jawab, jadi jangan hanya mengambil profit, sementara pilar people dan planet-nya diabaikan,” katanya, dikutip IDN Times, Jumat (30/10/2026).
1. APGLI dorong pengusaha logistik mulai hitung emisi
ilustrasi aktivitas angkutan logistik dan peti kemas di kawasan pelabuhan (pexels.com/Kelly) APGLI berencana menyediakan edukasi dan penghitungan karbon tanpa biaya bagi perusahaan logistik. Selain itu, asosiasi tersebut menyiapkan pengembangan Green Logistic Zone, webinar, dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai emisi dari kegiatan operasional.
Penghitungan karbon diperlukan agar perusahaan mengetahui besaran emisi yang berasal dari penggunaan armada dan aktivitas pengiriman barang. Hasilnya bisa digunakan untuk menentukan bagian operasional yang perlu diperbaiki sekaligus menyusun langkah pengurangan emisi.
APGLI juga menjajaki kerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung penanaman pohon. Rencananya, perusahaan terlebih dahulu menghitung emisi yang dihasilkan, kemudian menjajaki pengadaan bibit dan kegiatan penanaman sebagai salah satu bentuk kompensasi karbon.
“Saya rasa untuk ke depannya, harus ada catatan emisi gas buang yang dihasilkan para pengusaha logistik dari angkutan barang baik darat, laut dan udara yang mereka lakukan,” ujar dia.
2. Pengusaha minta bea masuk truk listrik 40 persen ditinjau
ilustrasi truk logistik.(pexels.com/CARLOSCRUZ ARTEGRAFIA) Di sisi lain, biaya pengadaan kendaraan listrik masih menjadi kendala bagi perusahaan logistik yang ingin beralih ke operasional rendah emisi. Netty berharap pemerintah meninjau kembali tarif bea masuk truk listrik yang disebut mencapai 40 persen.
Menurut dia, tingginya biaya tersebut membuat perusahaan kesulitan melakukan investasi untuk mengganti armada konvensional dengan kendaraan listrik.
“Kalau bisa dari Kementerian Keuangan atau Kemenko Perekonomian, meninjau ulang tarif 40 persen biaya masuk truk listrik. Kami sangat terkendala dengan harga. Tetapi kami ingin berubah menjadi hijau,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Y. W. Junardy, menilai keberlanjutan lingkungan perlu masuk dalam strategi utama perusahaan. Sektor logistik, menurut dia, tidak hanya menghadapi persoalan emisi, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, efisiensi operasional, dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
“Kalau kita tidak ada sustainability strategy, itu perlu embedded masuk ke dalam satu strategi perusahaan, bukan sebuah yang terpisah,” ujar Junardy.
Junardy mengatakan perusahaan perlu memiliki target keberlanjutan yang jelas dan bisa diukur. Pelaku usaha juga perlu mengetahui dampak terbesar dari kegiatan operasionalnya, menentukan target pengurangan emisi, serta menyampaikan perkembangan pencapaiannya secara terbuka.
Dia menilai asosiasi dapat membantu perusahaan meningkatkan pemahaman mengenai pengukuran dan pelaporan emisi, penggunaan teknologi, hingga akses pembiayaan untuk transisi energi. Pengurangan emisi juga perlu diikuti dengan peningkatan standar keselamatan pekerja dan pengguna jasa.
Dewan Pembina FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan, Agus Justianto, turut menyoroti pentingnya penerapan praktik logistik hijau di lapangan. Menurut dia, pembahasan mengenai logistik ramah lingkungan perlu dilanjutkan dengan tindakan nyata oleh pelaku industri.
Green Logistics Talk yang digelar secara berkala menjadi salah satu forum untuk membahas penerapan tersebut. Dua edisi sebelumnya mengangkat pengukuran, pengurangan, dan pengelolaan jejak karbon logistik serta ekonomi kehutanan dan logistik hijau.
“Jadi forum ini adalah forum yang konkret. Bukan hanya kita dialog, tapi ayo kita sudah mulai,” kata Agus.
Pada edisi ketiga, forum tersebut mengangkat tema Accelerating Green Logistics Indonesia sekaligus menjadi momentum peluncuran APGLI.
3. Kinerja logistik Indonesia masih kalah dari Thailand dan Filipina
ilustrasi pengiriman logistik di pelabuhan (pixabay.com/HesselVisser) Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hartanto menyoroti posisi Indonesia dalam persaingan logistik di kawasan. Menurut dia, peningkatan kinerja logistik nasional perlu menjadi perhatian bersama agar Indonesia bisa mengejar negara lain.
“Dengan APGLI kita akan mengejar nilai itu,” ujar Hartanto.
Berdasarkan data World Bank dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 139 negara. Peringkat tersebut masih tertinggal dari Thailand yang berada di posisi ke-34 dan Filipina di posisi ke-43.
LPI mengukur kinerja logistik suatu negara melalui sejumlah indikator, mulai dari kepabeanan, kualitas infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi layanan logistik, pelacakan barang, hingga ketepatan waktu pengiriman.
APGLI menilai pengurangan emisi perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kinerja industri. Untuk mendukung perubahan tersebut, asosiasi juga ingin memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan, agar pelaku usaha memiliki akses pendanaan untuk berinvestasi pada teknologi dan transportasi rendah emisi.
Netty mengatakan perusahaan sebenarnya bisa mulai mengurangi emisi melalui perbaikan operasional sederhana. Salah satunya dengan merawat kendaraan secara berkala sesuai petunjuk penggunaan agar emisi gas buang tidak berlebihan.
Menurut dia, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap dampak lingkungan tanpa harus menunggu seluruh fasilitas dan teknologi pendukung tersedia.
Ke depan, APGLI menargetkan kerja sama dengan pemerintah, asosiasi, akademisi, lembaga keuangan, dan perusahaan logistik untuk mendukung pengurangan intensitas karbon. Asosiasi juga ingin memperluas kolaborasi regional dan akses pembiayaan hijau bagi industri logistik.
