Igor Sechin menilai lembaga internasional seperti PBB dan IMF kehilangan pengaruh dalam mengatur ekonomi global, sementara sanksi ekonomi memperburuk stabilitas energi dan perdagangan dunia.
Sechin menyoroti risiko besar di Selat Hormuz yang dapat memicu krisis energi global serta berdampak pada harga pupuk dan pangan, termasuk bagi negara agraris seperti Indonesia.
Transformasi sistem keuangan global meningkat dengan dominasi dolar AS dan kapital fiktif tinggi, mendorong munculnya sistem pembayaran alternatif serta peluang pendapatan baru bagi Rusia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin menilai sejumlah lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia kini tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur perekonomian global.

Pernyataan tersebut disampaikan Sechin dalam Panel Energi pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 yang berlangsung pada 3–6 Juni 2026 di Rusia. Dalam laporannya yang berjudul The Beginning of the End or the End of the Beginning: What Remains at the Bottom of Pandora’s Box?.

1. Perubahan tatanan dunia, dampak sanksi ekonomi bisa memengaruhi ekonomi dan sektor energi global

WhatsApp Image 2026-06-08 at 10.48.32.jpeg

CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin. (Dok/Istimewa).

Sechin membahas perubahan tatanan dunia, dampak sanksi ekonomi, serta berbagai risiko yang dapat memengaruhi ekonomi dan sektor energi global.

Menurut Sechin, sistem yang selama ini dikenal sebagai tatanan berbasis aturan tidak lagi berjalan efektif. Akibatnya, lembaga-lembaga internasional dinilai semakin sulit menjalankan fungsi mereka sebagai penengah dan pengatur dalam berbagai persoalan global.

"Bagi Indonesia, isu ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan untuk menjaga ketahanan energi nasional, stabilitas harga komoditas, dan keamanan rantai pasok global," ucapnya dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor Indonesia pada 2024 mencapai 235,2 miliar dolar AS, termasuk impor migas sebesar 36,3 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pasar energi global, termasuk perubahan rute perdagangan, sanksi, maupun gangguan geopolitik, dapat berdampak langsung terhadap biaya impor, inflasi, dan kebijakan energi domestik Indonesia.

2. Volume perdagangan global terdampak pembatasan yang meningkat

Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Sechin juga menyoroti penggunaan sanksi ekonomi yang dinilainya telah berubah menjadi instrumen pemaksaan dan persaingan yang tidak adil. Dalam beberapa tahun terakhir, volume perdagangan global yang terdampak pembatasan meningkat signifikan. Menurut Sechin, sekitar 32.000 sanksi telah diberlakukan terhadap Rusia dalam kurun 12 tahun terakhir.

Selain itu, ia menyoroti situasi di Timur Tengah, khususnya perkembangan di sekitar Selat Hormuz. Sechin menyebut kawasan tersebut menjadi salah satu titik risiko utama bagi perekonomian global karena merupakan jalur penting bagi distribusi minyak, gas, dan pupuk dunia.

"Bank Dunia mencatat indeks harga pupuk global naik lebih dari 12 persen pada kuartal I 2026, didorong oleh gangguan ekspor yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Bagi negara agraris seperti Indonesia, volatilitas harga pupuk dan energi dapat memengaruhi biaya produksi pertanian, harga pangan, serta daya beli masyarakat," tegasnya.

3. Terjadi peningkatan penggunaan dolar AS

Ilustrasi dolar AS (freepik.com/jcomp)

Dalam situasi tersebut, Rute Laut Utara menjadi semakin penting. Menurut Sechin, jalur tersebut mampu menyediakan solusi transportasi yang dibutuhkan perdagangan global, sekaligus mempersingkat waktu pengiriman kargo dan menekan biaya transportasi.

Transformasi sistem keuangan global juga menjadi salah satu sorotan dalam pidato tersebut. Sechin menyebut volume kapital fiktif saat ini telah melampaui 500 triliun dolar AS, atau hampir lima kali lipat dari ukuran PDB global.

Menurutnya, meningkatnya penggunaan dolar AS sebagai instrumen sanksi mendorong pengembangan sistem pembayaran alternatif. Ia juga menyampaikan bahwa Rusia dapat memperoleh pendapatan tambahan lebih dari 400 miliar dolar AS jika sebelumnya meningkatkan porsi emas dalam cadangan negaranya.