Buruh Bakar Ban di Depan Kantor Sri Mulyani, Minta Batalkan Tapera
- Ratusan buruh demo tolak kebijakan Tapera di depan kantor Menkeu Sri Mulyani.
- Ketua KSPSI tegas kritik kebijakan ekonomi barbarian yang merugikan buruh dan rakyat Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Ratusan buruh berkumpul di depan kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini dalam aksi demonstrasi besar-besaran menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Mereka menggelar unjuk rasa untuk mengecam kebijakan Tapera sambil membakar ban dan spanduk bergambar Sri Mulyani dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di depan jalan tepat di depan kantor Sri Mulyani, Jalan Dr. Wahidin Raya, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Dalam pidatonya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat dengan tegas mengkritik kebijakan tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya "ekonomi barbarian" yang merugikan buruh dan rakyat Indonesia secara luas.
"Kita minta (program Tapera) bukan ditunda, kita meminta agar dicabut," ujarnya di hadapan massa yang memadati jalan.
1. Buruh ancam kembali melakukan aksi menolak Tapera
Aksi ini juga dihadiri oleh para perwakilan dari serikat pekerja lainnya, yang menyerukan solidaritas dan kesatuan dalam menolak kebijakan yang dinilai merugikan tersebut. Mereka membawa spanduk-spanduk dan poster yang menuntut pembatalan kebijakan Tapera.
“Kita pastikan kita akan terus bersama-sama (menolak Tapera), ini bukan masalah pribadi,” tegas Jumhur Hidayat.
Jumhur Hidayat menyebut aksi hari ini hanya sebagai awal dari perlawanan mereka. Mereka berencana untuk melakukan aksi lebih lanjut jika kebijakan ekonomi barbarian yang dijalankan oleh Sri Mulyani terus berlanjut.
2. Kaum buruh takut Tapera bernasib seperti Asabri dan Jiwasraya
Jumhur mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan dana publik di Indonesia, terutama setelah skandal besar di Asabri dan Jiwasraya yang mencapai triliun rupiah. Lebih lanjut dia menyoroti potensi risiko yang ditimbulkan oleh dana Tapera yang dikumpulkan dari rakyat tanpa pengawasan yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berpotensi menjadi sumber penyalahgunaan dana yang besar. Jumhur menegaskan kaum buruh Indonesia menolak untuk menjadi bagian dari sistem yang memfasilitasi korupsi di negara ini, terutama ketika uang yang terlibat adalah milik masyarakat sendiri.
“Karena itu kaum buruh Indonesia tidak mau memfasilitasi perampokan perampokan yang ada di Republik apalagi uang itu adalah uang kita sendiri,” ujarnya.
3. Buruh tuding simpanan Tapera untuk menambal APBN
Jumhur menduga beban APBN semakin berat karena pengeluaran yang tidak terkendali, terutama terkait pembangunan infrastruktur. Dia menyoroti banyak BUMN karya mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu menjalankan proyek infrastruktur dengan efisien.
Hal itu berdampak pada kebutuhan pembangunan yang mengandalkan APBN. Jika APBN mengalami kekurangan dana, menurutnya opsi paling mudah adalah dengan meminjam dari luar negeri atau dari masyarakat.
“Sekarang pinjam utang pun susah karena sudah tidak dipercaya maka yang paling gampang adalah mengambil uang rakyat, buruh, pekerja mandiri, ASN, TNI, polri akan dipotong seperti pajak preman, akan dikumpulkan, setelah puluhan tahun baru bisa diambil,” tuturnya.
