Celios: Efisiensi Anggaran untuk MBG Munculkan Krisis Fiskal Baru
- Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran sebesar Rp306,7 triliun imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
- Pemotongan anggaran dinilai memiliki beragam implikasi, efisiensi cukup positif jika ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal dan pelayanan publik.
Jakarta, IDN Times - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai Celios memiliki beragam implikasi.
Menurut Celios, langkah efisiensi tersebut cukup positif asalkan ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG), maka pemangkasan anggaran justru akan menjadi krisis fiskal baru.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar Wahyudi mengungkapkan, saat ini pemerintah secara sporadis melakukan pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan implikasinya.
“Persoalannya, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang. Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru malah menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim,” ujar Media dalam diskusi yang digelar Senin (10/2/2025).
1. Realokasi anggaran tidak bisa semata-mata dialihkan untuk MBG
Menurut Media, realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja diberikan untuk menutup kekurangan dana MBG. Hal itu lantaran pendekatan universal coverage pada program MBG yang ada berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena memakan biaya besar.
Maka dari itu, Celios merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach atau target penerima yang menyasar kelompok benar-benar membutuhkan seperti anak malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan berada di wilayah rentan mengalami malnutrisi.
Berdasarkan estimasi Celios, selain tepat sasaran, skema berorientasi target penerima juga membutuhkan anggaran sebesar Rp117,93 triliun per tahun, jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun.
“Studi Celios menunjukkan bahwa dengan skema targeted approach, pemerintah memperoleh tambahan efisiensi anggaran Rp6,93 triliun untuk MBG. Bahkan, sisa efisiensi anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat digunakan untuk program perlindungan sosial, perbaikan pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih berdampak langsung ke masyarakat,” tutur Media.
2. Efisiensi bisa digunakan untuk program lain di luar MBG
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program lain yang lebih bermanfaat.
Hal itu, di antaranya perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran seperti penambahan penerima program PKH, subsidi pupuk, subsidi perumahan dan transportasi, beasiswa pendidikan, membayar tukin dosen, serta perbaikan kualitas kesehatan.
“MBG yang tidak tepat sasaran, selain berpotensi bocor karena dananya dinikmati oleh vendor-vendor swasta besar, juga berpotensi dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Ini tidak adil secara fiskal,” ujar Media.
3. Daftar program yang dapat dibiayai dari hasil efisensi anggaran
Menurut estimasi Celios, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi tersebut, antara lain:
- Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM;
- Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa;
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja;
- Subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis;
- BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta
- Subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani;
- Melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.
“Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya mengutak-atik anggaran yang ada, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan pajak alternatif seperti implementasi pajak karbon, pajak kekayaan dan pajak produksi batubara agar kebijakan yang prorakyat dapat terus berlanjut tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan,” tutur Media.
