PBB Didesak Investigasi Kejanggalan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

08 Agu 2025, 16:03 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Ilustrasi ekonomi global (Pixabay)

Intinya sih...

Data yang kredibel berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat.
Celios berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia pada kuarta II-2025.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menepis anggapan ada manipulasi data pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Data pertumbuhan ekonomi kuarta II-2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah data terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional, BPS perlu bebas dari kepentingan politik, transparan dan menjaga integritas data. Oleh karena itu, dalam rangka merespons kejanggalan data BPS, Center of Economics and Law Studies (Celios) sebagai lembaga penelitian independen mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB, yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyatakan, sikap tersebut dilakukan Celios menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat secara umum.

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year. Kami coba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama," kata dia Jumat (8/8/2025).

Bhima mengatakan porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67 persen dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25 persen, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya.

"Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen year on year? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujar Bhima,

1. Data tidak akurat punya efek domino ke masyarakat

Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times)

Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar menambahkan, jika benar terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, maka itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

Dia mengatakan data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan.

"Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif,” tutur Media.

2. Harapan Celios kepada PBB

kantor PBB (unsplash.com/Jimmy Woo)

Celios pun berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya pada kuarta II-2025.

“Kami juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS. Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Media.

3. Menko Airlangga bantah ada manipulasi data pertumbuhan ekonomi

Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menepis anggapan adanya manipulasi data dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. Bantahan itu merupakan respons dari tudingan beberapa ekonom yang ragu terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2025 sebesar 5,12 persen.

“Mana ada,” ujar Airlangga singkat ketika ditanya wartawan apakah ada manipulasi data dalam kalkulasi pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2025, pada Selasa (5/8/2025).

Airlangga pun menjelaskan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 bisa melesat di atas lima persen lantaran adanya perbaikan daya beli masyarakat. Hal itu, kata dia, tercermin lewat data konsumsi rumah tangga yang naik tipis ke 4,97 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, 4,95 persen.

Konsumsi rumah tangga tersebut lantas berkontribusi sekitar 54,25 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) atau berkontribusi 2,64 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025, yang mencapai 5,12 persen secara tahunan.