Ekonom Wijayanto Samirin menilai konsep state led economy bukan solusi tepat karena peran negara dan BUMN terbatas oleh anggaran serta ruang fiskal yang sempit.
Ia menegaskan sektor swasta seharusnya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas agar tetap bersih dan efektif.
Wijayanto memperingatkan jika arah kebijakan ekonomi salah, Indonesia bisa turun ke cluster ketiga ASEAN dan kehilangan relevansi di kancah global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Wijayanto Samirin memberikan penjelasan mengenai pendekatan ekonomi yang dipilih Presiden Prabowo Subianto, yakni state led economy sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi Indonesia saat ini.

State led economy adalah pemerintah atau negara memiliki peran sangat besar dalam menentukan arah ekonomi melalui intervensi langsung, investasi modal, dan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"State led economy adalah solusi. Jelas bukan," kata dia, Senin (13/7/2026).

1. Negara bukan pemain ideal untuk berbagai penugasan

Kantor pusat Kementerian BUMN (IDN Times/VadhiaLidyana)

Wijayanto yang juga dosen Universitas Paramadina ini menjelaskan, pemerintah atau BUMN bukan satu-satunya penggerak ekonomi. Apalagi dengan anggaran terbatas, pemerintah maupun BUMN tidak bisa melakukan semua penugasan.

"Negara/BUMN bukanlah pemain yang ideal untuk berbagai penugasan, apalagi dengan APBN yang hanya 12 persen PDB dan ruang fiskal yang nyaris nol," ujarnya.

Dia memberikan contoh beberapa program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya.

"Kinerja MBG, KDMP dan Danantara adalah bukti," ucapnya.

2. Swasta motor ekonomi sesungguhnya

Ekonom Wijayanto Samirin. (IDN Times/Trio Hamdani)

Wijayanto menilai, sektor swasta perlu diberi kesempatan lebih besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

"Swasta adalah motor ekonomi yang sesungguhnya, mereka perlu diberi ruang dan kesempatan untuk berkiprah," kata dia.

Menurutnya, pengusaha besar jangan dimusuhi, namun harus diatur dan diawasi.

"Pengusaha besar jangan dimusuhi, tetapi wajib diatur dan diarahkan. Pemerintah (yang bersih) adalah pemegang remote control yang sesungguhnya, bukan sebaliknya," tuturnya.

3. Jika salah jalan, RI berpotensi turun kasta

ilustrasi bendera Indonesia (unsplash.com/Bisma Mahendra)

Wijayanto berpandangan apabila Indonesia salah jalan makan akan menjadi semakin irrelevant bagi dunia, makin terpuruk dan turun kasta. Menurutnya, saat ini ada tiga cluster negara ASEAN, berdasarkan tingkat kesejahteraan, daya saing, dan complexity economy.

Cluster 1: Singapura, Malaysia, dan Brunei. Cluster 2: Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Cluster 3: Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste.

"Jika tidak hati-hati, kita dalam waktu dekat akan terpeleset ke cluster 3, ini akan merupakan tamparan bagi kita semua, dan terutama bagi Pak Prabowo, karena ini terjadi pada saat beliau sedang menahkodai kapal bernama NKRI ini," katanya.