Chatib Basri: Kelas Menengah Juga Perlu Dapat Bansos

13 Mei 2020, 16:05 WIB

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kebijakan fiskal seyogianya bisa menjangkau kelompok kelas menengah. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Menurut ekonom Chatib Basri, mereka rentan menjadi kelompok miskin.

"Dalam kasus COVID-19, orang diminta untuk tinggal di rumah. kalau diminta, dia gak bisa kerja karena itu dia harus diberikan kompensasi. Bukan karena orang miskin, tapi karena diminta untuk tinggal di rumah. So you are being paid to stay at home," kata Chatib saat diskusi daring Market Update, Selasa malam (12/5).

1. Kelompok kelas menengah juga rentan miskin

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Chatib menjelaskan, kelompok kelas menengah memang tidak tergolong miskin. Namun demikian, kebijakan PSBB kerap membuat kelompok tersebut tidak bisa beraktivitas dan tinggal di rumah saja.

"Kalau dia tidak punya uang, dia tidak bisa tinggal di rumah. Dia pasti akan keluar. Karena itu, komponen kedua di dalam policy adalah social protection. Jadi perlindungan sosialnya tidak hanya bisa menjangkau kelompok miskin melainkan juga perlu untuk lower middle income growth," ungkapnya.

2. Pemerintah butuh anggaran hingga Rp120 triliun untuk kelompok kelas menengah

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan data Bank Dunia, ada 115 juta penduduk Indonesia tergolong sebagai expiring middle class atau middle class wannabe. Secara pendapatan, kelompok ini sangat mudah jatuh ke jurang kemiskinan.

"Kalau ada 115 juta penduduk dan dalam 1 keluarga ada 4 orang, berarti ada 30 juta keluarga. Kalau per keluarga diberikan support Rp1 juta saja sebulan, berarti sebulan butuh Rp30 triliun. Kalau saya mengasumsikan virus corona berakhir Juni atau Juli, pemerintah butuh uang Rp90 triliun sampai Rp120 triliun," kata Chatib.

3. Pemerintah bisa realokasi anggaran untuk kebutuhan bansos

Seorang warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). (Doc. Kemensos)

Menurut Chatib, uang itu bisa didapatkan melalui anggaran prioritas pemerintah. Misalnya, uang perjalanan dinas yang senilai Rp43 triliun bisa dialihkan ke bansos. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur bisa ditunda tahun depan.

"Jadi uangnya bisa digunakan (untuk bansos). Atau aktivitas lain seperti sekolah kan tidak ada pembangunan fisik, toh sekolah sekarang WFH. Ini bisa digeser anggarannya," kata Chatib.

Selain itu, pemerintah juga bisa menerbitkan surat utang karena permintaan terjadap kredit turun. Cara lain, meminta bantuan ADB dan Bank Dunia untuk program pinjaman.

"Ini tentu semua bisa dilakukan jika asumsinya COVID-19 berakhir dalam waktu pendek, sehingga ekonomi kita V shape. Tetapi kalau pandemik panjang sampai Desember, mungkin recovery kita akan berbentuk U shape," jelasnya.