China Oversupply, DPR Minta LPEI Bantu UMKM Bisa Ekspor
- LPEI mendukung UMKM hadapi oversupply China dengan pembiayaan ekspor
- Komisi XI DPR menyoroti pentingnya LPEI dalam mendorong UMKM naik kelas dan membuka pasar ekspor
- LPEI melaporkan penyaluran pembiayaan ekspor nasional sebesar Rp57,6 triliun hingga September 2024
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menyampaikan pentingnya peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini untuk menghadapi tantangan global, terutama di tengah kondisi China yang kelebihan pasokan (oversupply).
Berlebihnya produksi di China berpotensi menyebabkan penetapan harga yang lebih murah alias predatory pricing sehingga kian mempersulit persaingan pasar.
"Untuk LPEI, jadi Special Mission Vehicle-nya adalah bagaimana membuat (UMKM) yang enggak bankable, UMKM ini bisa naik kelas," ujar Kholid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Special Mission Vehicle (SMV) di Jakarta, Selasa (19/11/2024), dilansir ANTARA.
Kholid menekankan bahwa LPEI harus fokus pada upaya mendorong UMKM agar dapat membuka pasar ekspor dan naik kelas.
1. Pentingnya pembiayaan ekspor
Ia menyoroti pentingnya LPEI untuk memiliki tujuan strategis yang jelas dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembiayaan ekspor. Hal ini dianggap krusial mengingat situasi global saat ini.
Kholid mengingatkan bahwa tanpa dukungan totalitas kepada UMKM, pasar domestik Indonesia berpotensi dibanjiri produk-produk murah dari China. Kondisi ini dapat semakin memperburuk persaingan dan melemahkan posisi UMKM lokal.
"Oleh karena itu, maka LPEI harus menjadi yang terdepan dalam bagaimana full support kepada UMKM kita," katanya.
2. LPEI komit membuka pasar ekspor untuk UMKM
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyampaikan komitmen untuk terus mendorong UMKM membuka pasar ekspor.
Sampai dengan September 2024, LPEI melaporkan telah menyalurkan pembiayaan ekspor nasional sebesar Rp57,6 triliun. Selain itu, asuransi dan penjaminan komersial masing-masing telah disalurkan LPEI sebesar Rp6,6 triliun, sementara penjaminan pemerintah (jaminah) tercatat sebesar Rp2,6 triliun.
Dari sisi jasa konsultasi, LPEI berhasil membentuk 1.692 desa devisa hingga September 2024. Program ini bertujuan mendorong ekspor berbasis komunitas dengan memberikan pelatihan intensif kepada pelaku ekspor baru.
3. Kinerja positif LPEI
Riyani menyampaikan bahwa lembaga ini terus menunjukkan kinerja positif meskipun sempat menghadapi tantangan kualitas aset pada tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk jasa konsultasi, eksporter baru sudah bisa kami bimbing sebesar 938 pelaku ekspor, dengan desa-desa seperti yang tadi saya sampaikan 1.600, dengan program coaching program for new exporter sebanyak 5.700 peserta, dengan melaksanakan bisnis matching sebanyak 82 ribu," ujarnya.
Transformasi LPEI yang dimulai sejak 2020 berhasil meningkatkan pembiayaan Goodbank dari Rp27,7 triliun menjadi Rp28,3 triliun. Sementara Program khusus penugasan ekspor telah menyalurkan Rp20 triliun ke 180 negara, termasuk pasar non-tradisional.
Per Juni 2024, pembiayaan LPEI menghasilkan National Development Impact (NDI) sebesar 3,97 kali. Artinya, setiap Rp1 miliar pembiayaan mampu menyerap hingga 54 tenaga kerja.
Secara keseluruhan, dari 2020 hingga September 2024, LPEI telah mengelola aset sebesar Rp256 triliun, meliputi pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan trade finance. Dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 22,8 persen, LPEI optimis untuk terus mendukung pengembangan ekspor Indonesia di berbagai sektor.
