- Pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.
- Tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi, yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sedangkan kelompok atas tumbuh lebih pesat.
- Menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan,termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.
- Proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik sehingga berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
- Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya.
- Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil.
Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia
Intinya sih...
- Adanya ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Dua benang merah dari permasalahan perekonomian saat ini adalah misalokasi sumber daya yang masif dan rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan.
- Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia, termasuk perbaikan misalokasi anggaran, kembalikan independensi institusi penyelenggara negara, hentikan dominasi negara yang melemahkan aktivitas perekonomian lokal, dan prioritas kebijakan untuk menangani ketimpangan.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Aliansi Ekonom Indonesia yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Per Selasa (9/9/2025), pernyataan bersama terkait hal tersebut telah ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.
Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho dan Mervin Goklas Hamonangan.
"Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan dengan data, fakta, dan analisa bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat,” tutur Lili, dalam keterangan resmi yang dikutip IDN Times pada Rabu (10/9/2025).
1. Ada berbagai ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini
Aliansi Ekonom Indonesia melihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik.
Dua perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Vivi Alatas dan Elan Satriawan menyampaikan, walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial sebagai berikut:
2. Ada dua benang merah dari permasalahan perekonomian saat ini
Aliansi Ekonom Indonesia pun menyampaikan dua benang merah dari permasalahan perekonomian saat ini.
Pertama, misalokasi sumber daya yang masif dan kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.
"Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses bernegara, Aliansi Ekonom Indonesia, bersama-sama menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat," sebut Aliansi Ekonom Indonesia.
3. Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Atas hal tersebut, dua ekonom muda Rizki Nauli Siregar dan Teuku Riefky mengungkapkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia.
Ketujuh desakan tersebut adalah sebagai berikut:
Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
