Dana Asing Rp1,27 Triliun Keluar dari Pasar Uang RI
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat dana asing sebesar Rp1,27 triliun triliun keluar dari pasar keuangan domestik selama periode 6-9 November 2023.
Itu adalah angka jual neto (net sell), di mana lebih banyak aset atau instrumen keuangan yang dijual dibandingkan dengan jumlah pembelian pada periode tersebut. Dengan kata lain, para pelaku pasar lebih banyak menjual aset daripada membeli.
"(Investor asing) nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp1,27 triliun," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).
1. Investor asing paling banyak keluar dari pasar SBN dalam sepekan
Keluarnya aliran modal asing paling banyak dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN), yakni instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, disusul oleh instrumen di pasar saham.
Sementara itu, investor asing tercatat melakukan net buy (jual neto) di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Artinya, lebih banyak investor yang membeli instrumen SRBI ketimbang yang menjualnya.
"Jual neto Rp1,59 triliun di pasar SBN, jual neto Rp1,35 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp1,66 triliun di SRBI," ujar Erwin.
2. Indonesia masih kelimpahan dana asing di pasar SBN sejak awal tahun
Meskipun dalam sepekan terjadi aksi jual, sejak awal tahun hingga 9 September 2023 atau year-to-date (ytd), Indonesia masih mencatatkan net buy sebesar Rp57,55 triliun di pasar SBN.
"(Investor asing) nonresiden beli neto Rp57,55 triliun di pasar SBN, jual neto Rp15,97 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp19,28 triliun di SRBI.
3. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan akan tetap dijaga
BI memastikan akan terus menjaga stabilitas makroekonomi. Ini mengacu pada kondisi ekonomi yang relatif stabil, yang diukur melalui parameter seperti tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang moderat, tingkat pengangguran yang terkendali, dan keseimbangan neraca pembayaran.
"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tambah Erwin.
