Defisit APBN Hingga Februari 2019 Rp54,6 T, Ini Penjelasan Menkeu

Pada periode sebelumnya, Februari 2018, defisit anggaran Rp48,3 triliun atau 0,33 persen terhadap PDB. Sementara, realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp217.213,4 triliun.

Angka tersebut setara dengan 10,03 persen dari total target pendapatan Rp2.165.118,8 triliun. Angka tersebut juga tumbuh 8,21 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN ini masih aman dan menekan pengelolaan agar tetap sehat dan hati-hati. “Kita akan menjaga APBN agar tetap sehat dan kuat, karena ingin menjaga fundamental ekonomi yang kuat,” kata dia.

Berdasarkan data Kemenkeu dalam APBN, total pendapatan negara paling banyak disumbangkan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), masing-masing Rp177,24 triliun dan Rp39,91 triliun.

Dari sisi pajak, penerimaan negara yang diperoleh dari pajak minyak dan gas (migas) mencapai Rp160,8 triliun. Sedangkan penerimaan dari sisi bea dan cukai mencapai Rp16,3 triliun.

Sementara, untuk hibah pada bulan lalu sudah mencapai Rp62,7 triliun.  

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama 2018 (year on year/yoy), penerimaan pajak dari Januari hingga Februari 2019 tumbuh 4,66 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak diitopang Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang tumbuh 13,48 persen, sedangkan PPh migas tumbuh 34,85 persen.

Berdasarkan jenisnya, PPh 25/29 menunjukan, pertumbuhan yang paling signifikan 40 persen. PPh 25/29 yang terdiri dari PPh Orang Pribadi dan Badan, masing-masing menunjukkan pertumbuhan 40,44 persen dan 28,17 persen (yoy).

Jenis pajak lain yang juga mengalami pertumbuhan adalah PPh final dan PPh 21, dengan pertumbuhan (yoy) masing-masing 15,67 persen dan 10,65 persen.

Namun, kata Sri Mulyani, pertumbuhan PPh barang impor mengalami perlambatan, yang hanya mencapai 1,16 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan pajak impor terjadi seiring dengan melambatnya laju impor Indonesia. Nilai impor pada Januari 2019 mengalami penurunan 1,83 persen (yoy), dari 15,31 miliar dollar AS menjadi 15,03 miliar dollar AS.

Seperti diketahui, pertumbuhan PPh barang impor didorong PPh Pasal 22 impor yang tumbuh 3,96 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang tumbuh 0,79 persen (yoy). Sementara, PPnBM impor turun 23,58 persen.

“Hal ini cukup wajar, mengingat jenis barang yang tergolong mewah memang merupakan target utama kenaikan tarif impor,” kata Sri Mulyani.

Dari realisasi pendapatan pada Februari 2019, pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk belanja negara Rp271,83 triliun atau tumbuh 9,15 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan belanja yang lebih besar menyebabkan tingginya angka defisit Februari 2019 dibandingkan Februari 2018.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Untuk belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga, anggaran yang dikeluarkan Rp145,68 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa Rp121,45 triliun.

"Dengan capaian tersebut, maka realisasi defisit APBN 2019 sampai 28 Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau sebesar 0,34 persen terhadap PDB dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp20,56 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi jenis belanja, peningkatan persentase realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terbesar adalah untuk belanja bantuan sosial. Realisasi belanja bantuan sosial hingga 28 Februari 2019 mencapai 24,31 persen terhadap pagu APBN 2019. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 17,96 persen dari pagu APBN 2018.

Sementara, realisasi belanja barang mengalami peningkatan dari 3,39 persen terhadap pagu APBN 2018 menjadi 4,41 persen terhadap pagu APBN 2019. Selain itu, belanja modal juga mengalami peningkatan dari 2,19 persen terhadap pagu APBN 2018 menjadi 2,26 persen terhadap pagu APBN 2019.

“Peningkatan belanja barang dan belanja modal tersebut diharapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah, agar realisasi BPP tidak lagi menumpuk pada triwulan III dan IV,” kata Kemenkeu.