Devisa Hasil Ekspor SDA 100 Persen Wajib Parkir di RI, Ini Usulan MPR

31 Jan 2025, 23:33 WIB

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut kejadian mobil RI 36 yang disorot publik harus jadi warning bagi pejabat. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Pemerintah akan menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA 100% selama 1 tahun, naik dari sebelumnya 30% selama 3 bulan.
Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno meminta perhatian terhadap keresahan dan masukan pelaku usaha SDA.
Eddy mengusulkan penempatan DHE dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya utama yang dikeluarkan pelaku usaha.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan memberlakukan peraturan menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA) sebesar 100 persen selama satu tahun. Peraturan ini berubah naik dari sebelumnya 30 persen untuk tiga bulan. Menanggapi hal tersebut, pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta agar keresahan dan masukan pelaku usaha bidang sumber daya alam menjadi perhatian.

“Saya memaklumi pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan peraturan ini dalam rangka menjaga stabilitas keuangan negara, khususnya devisa dan nilai tukar rupiah Indonesia yang sangat rentan terhadap pergerakan mata uang lainnya,” kata Eddy dalam siaran pers yang diterima IDN Times pada Jumat (31/1/2025).

“Namun sebagai mantan praktisi perbankan dan keuangan selama 26 tahun, saya juga memahami kegundahan pelaku usaha bidang sumber daya alam yang akan terdampak kinerjanya akibat pemberlakuan peraturan tersebut,” kata Eddy.

1. Keresahan pengusaha beralasan

Waketum PAN Eddy Soeparno sambut baik soal penghapusan parlementery threshold 4 persen. (IDN Times/istimewa)

Menurut Waketum PAN ini, keresahan pengusaha tentu beralasan di mana perusahaan memiliki kewajiban tetap yang perlu dibayarkan dengan sumber dana berasal dari kegiatan usaha mereka.

“Kewajiban yang paling penting dibayarkan tentu gaji pegawai dan biaya operasional inti perusahaan, seperti listrik, air dan sewa kantor. Selanjutnya perusahaan juga perlu membayar pinjaman bank dalam bentuk bunga dan cicilan bank. Belum lagi ada kebutuhan pembelian bahan baku untuk produksi demi keberlanjutan ekspornya,” ungkapnya.

2. Bisa menganggu operasional perusahaan

Waketum PAN Eddy Soeparno sambut baik soal penghapusan parlementery threshold 4 persen. (IDN Times/istimewa)

Eddy yang juga anggota Komisi XII DPR RI ini khawatir jika dana operasional perusahaan tertahan karena kewajiban menyimpan DHE selama satu tahun, maka perusahaan tidak akan mampu beroperasi secara berkesinambungan.

“Pilihan pahit lainnya, perusahaan terpaksa menarik pinjaman baru untuk dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan dasar di atas. Memang dana DHE tersebut bisa dijadikan agunan untuk menarik pinjaman, tetapi hal ini akan menambah beban operasional perusahaan karena ada tambahan biaya bunga dari pinjaman baru tersebut,” ungkapnya.

3. Penempatan DHE diusulkan setelah dikurangi biaya-biaya utama

Ilustrasi ekspor-impor. (Dok. Kementerian Keuangan)

Sebagai jalan keluar, Eddy mengusulkan agar penempatan DHE selama satu tahun dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya utama yang dikeluarkan pelaku usaha.

“Saya kira ada jalan keluar yang bisa dipertimbangkan, yaitu penempatan DHE tetap dilakukan selama satu tahun, namun setelah dikurangi biaya-biaya utama yang diperlukan pelaku usaha, seperti gaji pegawai, kewajiban bank dan pembelian bahan baku,”

“Saya meyakini para para pelaku usaha akan legowo menempatkan DHE selama satu tahun jika cashflow yang dperlukan untuk memenuhi kewajiban dasarnya dapat terpenuhi,” tutup anggota DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.