Di Tengah COVID-19, BI Kembali Punya Kewenangan Bailout Bank Sistemik

01 Apr 2020, 17:58 WIB

Kantor Bank Indonesia (BI). IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia akan kembali memiliki kewenangan untuk melakukan bailout terhadap bank-bank sistemik melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini adalah pertama kalinya kewenangan itu kembali sejak kasus bailout Bank Century pada 2008.

"Perluasan kewenangan pemerintah ini kemungkinan kalau kondisi terburuk terjadi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (1/4).

Perluasan kewenangan itu berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Perppu tersebut sudah diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo, pada 31 Maret lalu.

1 . Harus dengan hati-hati untuk menghindari moral hazard

Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Auriga Agustina)

Sri Mulyani menegaskan hal ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak muncul moral hazard yang memanfaatkan langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan pemerintah tersebut.

“Ini akan sangat hati hati untuk menjaga ketenangan market. BI bisa beli repo dari LPS apabila ada masalah di bank sistemik maupun nonsistemik. Sumber pendanaan LPS ada berbagai opsi dan fleksibilitas agar LPS bisa menangani apabila dampaknya meluas,” ujarnya.

2. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Sri Mulyani berharap dengan adanya kewenangan itu, pemerintah bersama bank sentral tetap bisa menjaga kepercayaan investor.

"Memang saya tahu risiko naik, kita tidak deny, tapi risiko bisa dijaga akurat sehingga kita berdua beri sinyal. Kalau kondisi keuangan seperti ini pembiayaan akan nambah, market akan absorb. Kalau tidak bisa absorb, baru BI step in (membeli SUN)," ujarnya.

3. Bank Indonesia akan menjadi last lender

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (Dok. Bank Indonesia)

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa berdasarkan Perppu tersebut, BI diberikan kewenangan untuk membeli SUN dan SBSN, bukan sebagai first lender melainkan last lender.

"Dalam hal pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN, baik karena jumlah atau pun karena suku bunga terlalu tinggi," ujarnya.

Sebagai informasi, sejak kasus bailout Bank Century pada 2008, BI tidak bisa lagi memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD).

Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN : Bergandeng Tangan Melawan Corona di Kitabisa.com