Dirjen Pajak Pecat 26 Pegawai, Belasan Lainnya Antre
- Komitmen jaga integritas tanpa pandang bulu: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pemecatan dilakukan demi menjaga integritas institusi. Dia tidak akan segan memecat anak buahnya yang terbukti melakukan penipuan, meski nilainya hanya seratus rupiah.
- Kepercayaan jadi kunci tingkatkan kepatuhan: Bimo mengakui kepercayaan sebagai modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern. Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela untuk membayar pajak akan sulit terbentuk.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberhentikan 26 pegawai dan sedang memproses 13 lainnya sebagai bagian dari aksi bersih-bersih internal.
Informasi mengenai langkah tegas yang diambil sejak akhir Mei 2025 tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto pada dalam acara peluncuran Piagam Wajib Pajak.
"Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13," kata Bimo dikutip dari ANTARA, Sabtu (4/10/2025).
1. Komitmen jaga integritas tanpa pandang bulu
Bimo menegaskan, pemecatan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi. Dia bahkan menyatakan tidak akan segan memecat anak buahnya yang terbukti melakukan penipuan (fraud), meski nilainya hanya seratus rupiah.
"Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. 'Handphone' saya terbuka untuk 'whistle blower' dari bapak, ibu, dan saya jamin keamanannya," kata dia.
Menurutnya, sebagai pimpinan yang baru menjabat empat bulan, langkah bersih-bersih tersebut menjadi penegasan DJP terus berbenah demi menjaga kepercayaan wajib pajak.
2. Kepercayaan jadi kunci tingkatkan kepatuhan
Bimo mengakui kepercayaan adalah modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern. Menurut dia, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, kepatuhan sukarela untuk membayar pajak akan sulit terbentuk.
"Tanpa kepatuhan sukarela, negara akan mengalami penurunan efektivitas di dalam pengumpulan penerimaan negara," paparnya.
Oleh karena itu, Bimo menyebut upaya membangun dan menjaga kepercayaan wajib pajak merupakan prioritas utama yang harus diupayakan bersama.
3. Aksi bersih-bersih jadi jaminan Piagam Wajib Pajak
Bimo menuturkan, pengumuman mengenai tindakan tegas DJP sengaja dilakukan agar wajib pajak yakin hak dan kewajiban mereka benar-benar dijamin, seperti yang tertuang dalam Piagam Wajib Pajak atau Taxpayer's Charter. Dia menjelaskan, piagam tersebut merangkum delapan hak dan delapan kewajiban wajib pajak yang disarikan dari sepuluh undang-undang terkait serta UUD 1945 Pasal 23A.
"Piagam ini menjelaskan dan mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, tanggung jawab bersama untuk membangun sistem perpajakan yang lebih terbuka, setara, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," paparnya.
Dia juga menambahkan, penyusunan piagam tersebut dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, hingga tokoh masyarakat dan agama.
