Ditegur DPR soal Dana PEN untuk Ibu Kota Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani

Menanggapi Marwan Cik Asan, Sri Mulyani menyebut APBN menjadi salah satu opsi alokasi pendanaan IKN. Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah pasti punya alasan dan dasar ketika melakukan realokasi anggaran tersebut.

"Tapi kalau kita bisa saja melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah," katanya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan realokasi anggaran untuk IKN bisa diambil dari kementerian lain seperti Kementerian PUPR sebesar Rp110 triliun.

"Di situ bisa lakukan realokasi, sehingga kalaupun PEN tidak bisa dihubungkan dengan IKN, ya tidak apa-apa juga. PEN tetap saja, nanti kita gunakan pos di PUPR," ucapnya.

"Poin saya adalah, DPR selama ini dan kami itu gunakan PEN itu sebagai tools ini adalah tools untuk jagain Indonesia. Dan kebutuhan Indonesia itu macam-macam banyak sekali, tapi itu tetap accountable. Dan sesuai dengan Pak Marwan saya terima kasih harus sesuai dengan UU," ujarnya.

Marwan mengatakan pembangunan IKN harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, apabila pemerintah tidak melihat dengan seksama regulasi terkait, yakni UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, hal itu berpotensi melanggar UU.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam Pasal 11 beleid itu, dijelaskan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Marwan menuturkan, IKN tidak masuk dalam kriteria melindungi dan meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Dia hanya kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Jadi saya ingatkan Bu Menteri dan kawan-kawan di Komisi XI agar tidak melanggar UU yang sudah kita buat dan setujui bersama," katanya.