Dorong Kementerian Dapat WTP dari BPK, Jokowi: Saya Bakal Monitor!

20 Jul 2020, 20:30 WIB

Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatra dan Tol Cisumdawu (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengapresiasi kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ia mengatakan jumlah entitas yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 82 entitas di 2018 menjadi 85 di tahun 2019.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan dan parameter reform dan parameter pengelolaan anggaran negara," tutur Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2020).

1. Jokowi minta kementerian dan lembaga yang belum dapat WTP untuk lakukan perbaikan

Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatra dan Tol Cisumdawu (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Kemudian, Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga yang sudah mendapat opini WTP pertahanankan. Meski begitu, ia meminta kementerian dan lembaga yang masih berada dalam kategori Wajar dengan Pengecualian (WDP) harus memperbaiki diri.

"Bagi kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini WDP, dan yang mengatakan opini TMP/disclaimer tanpa menyatakan pendapat, agar secepat cepatnya melakukan perbaikan, terobosan, dan langkah-langkah perubahan yang signifikan," ujar dia.

2. Jokowi akan monitor terus perbaikan yang dilakukan kementerian dan lembaga

Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020) (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Terkait perbaikan yang harus dilakukan kementerian dan lembaga itu, Jokowi mengatakan akan memonitor terus dari waktu ke waktu. Mantan Wali Kota Solo itu akan melihat langkah-langkah perubahan yang dibuat.

"Saya akan ikuti terus, monitor terus, dari waktu ke waktu apa saja langkah perbaikan yang telah dilakukan para menteri dan kepala lembaga," ucap Jokowi.

3. Uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan pimpinan MPR di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan agar perbaikan dilakukan dengan konkret dan nyata. Hal itu penting agar setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

"Dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat," tutur Jokowi.