DPR Setuju Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp42 Triliun, Ini Rinciannya
Jakarta, IDN Times - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu inidikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp42,36 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran tahun depan untuk mendukung program prioritas yang akan dikerjakan oleh Kementerian Keuangan pada 2021.
"Ada tiga prioritas Kementerian Keuangan, pertama menyangkut ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, kedua meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6).
1. Ada lima program yang akan dikerjakan oleh 12 unit eselon 1 Kemenkeu
Secara rinci dana tersebutkan digunakan untuk lima program yang akan dikerjakan oleh 12 unit eselon 1 yang ada di Kemenkeu tahun depan.
Pertama, program kebijakan fiskal, senilai Rp60,05 miliar yang akan dikerjakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Kedua, pengelolaan penerimaan negara dengan anggaran Rp1,942 triliun, yang akan melibatkan DJP, DJBC, dan DJA. Dalam program ini, ada beberapa kegiatan strategis di antaranya kegiatan strategis yang dilakukan, peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan nasional logistick ecosystem akan dilakukan oleh DJBC,
"Kemudian pengembangan compliance risk management untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh DJP," katanya.
Ketiga, mendukung pengelolaan belanja negara dengan anggaran Rp34,67 miliar yang akan dikerjakan oleh DJA, DJPK, dan DJPPR. Adapun kegiatan strategis yang akan dilakukan DJA menyangkut rekomendasi kebijakan RPP tunjangan kinerja daerah, merumuskan kebijakan penganggaran terkait perbaikan ekosistem jaminan kesehatan nasional.
2. Anggaran tahun depan juga mencakup beberapa kegiatan strategis
Kemudian keempat, menyangkut pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan anggaran Rp248,62 miliar. Ini akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), DJPPR, dan Inspektorat Jenderal (Itjen).
"Nanti ada beberapa kegiatan strategis yang akan dilakukan di antaranya proses bisnis dari keberpihakan pembiayaan ultra mikro (UMI) akan dilaksanakan oleh DJPB. Kemudian impelementasi sistem akutansi tingkat instansi (SAKTI) secara nasional akan dilakukan oleh DJPB," jelasnya.
Kelima, dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp40,08 triliun yang akan dikerjakan oleh seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan termasuk badan layanan umum (BLU).
3. DPR sarankan pemerintah harus tindak lanjuti pemeriksaan BPK
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan pemerintah juga harus melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan menyampaikan ke Komisi XI. Kemudian pemerintah harus memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota DPR RI.
"Dengan begitu kita setujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk RAPBN 2021,” jelasnya.
