DPR Tegaskan Korban Judi Online Tak Bisa Otomatis Terima Bansos

Menurutnya, DTKS adalah sebuah sistem yang mengklasifikasikan data secara ilmiah dan terukur. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan DTKS tidak dapat secara umum memasukkan korban judi online sebagai penerima bantuan sosial hanya karena kekalahannya dalam aktivitas tersebut.

"Jadi DTKS dia kan sistem, sistem pendataan sosial, tapi kan nggak bisa digeneralisir kalau kalah judi online jadi miskin. Kan nggak juga. Artinya tetap DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak itu yang menentukan,” jelas dia.

Menurutnya, penentuan kelayakan penerima bantuan sosial harus berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam DTKS, bukan karena faktor kalah judi online.

Dia menyatakan jika korban judi online memenuhi syarat kemiskinan yang tercantum dalam DTKS, mereka berhak menerima bantuan sosial. Meskipun demikian, dia menekankan keputusan apakah seseorang dapat masuk ke dalam DTKS akan bergantung pada hasil dari proses verifikasi yang dilakukan.

“Ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misal jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa," ujarnya.

Terlepas dari urusan bansos, Diah mengungkapkan yang paling penting adalah menangani praktik judi online secara menyeluruh. Menurutnya, upaya penanganan dan pemberantasan harus dilakukan dengan fokus pada asal-usul permasalahan tersebut.

Dia menambahkan, banyak orang yang menjadi korban penipuan dalam konteks kriminalitas yang terkait dengan judi online, sehingga penyelesaian dari sumbernya menjadi hal yang krusial.

"Karena orang kan ada yang ketipu, ya banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu judi online-nya yang diatasi, sumbernya," tambahnya.