Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan adanya pro dan kontra di balik beroperasinya LRT Jabodebek yang dimulai Senin (28/8/2023).
"Dalam perjalanan kan tidak segampang itu juga, ada yang pro-kon (pro-kontra) juga, kenapa mesti Indonesia, kenapa gak impor? Saya berkukuh harus buatan dalam negeri, lalu saya lapor Presiden, dan Presiden juga setuju," kata Luhut dalam postingan Instagramnya, Senin ini.
Luhut mengungkapkan, pembangunan LRT Jabodebek memiliki banyak masalah, termasuk dalam memutuskan mau menggunakan produk impor atau dalam negeri. Ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun menyadari bahwa proyek tersebut seperti mandek, sampai akhirnya menugaskan Luhut menangani persoalan yang ada di proyek LRT Jabodebek pada 2017 lalu.
"Tapi permintaan saya memang waktu itu kita harus buat lokal konten, jadi buatan dalam negeri. Waktu itu kan mau impor sana sini sana sini, tapi saya bilang, gak, kalau ini saya yang ngerjain, saya mau dalam negeri," tuturnya.
Akhirnya, dibentuklah gugus tugas dengan melibatkan INKA. Luhut ingin agar BUMN yang bermarkas di Madiun itu yang membuat keretanya.
Luhut pun mengakui bahwa tantangannya tidak mudah dalam membangun proyek LRT Jabodebek menggunakan sumber daya dalam negeri. Banyak kekurangan di sana sini.
"Tapi kalau kita gak mulai ya kapan kita bisa buatan anak bangsa? Dan ini buatan pertama mungkin," tuturnya.
Permasalahan juga terjadi ketika rangkaian kereta (train set) akan diletakkan ke dalam rel. Sebab, standarnya berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian.
"Akibatnya software-nya juga terpaksa disesuaikan lagi, itu sedikit menjadi penundaan. Tapi kita belajar lah, lesson and learn buat kita semua. Tapi dalam banyak hal, saya kira apa yang dibuat sampai hari ini ya sudah makin baik, terus membaik," ujar Luhut.
Tak hanya dari sisi sarananya, pada proses pembebasan lahan juga muncul permasalahan yang tidak mudah. Seiring berjalannya waktu, masalah tersebut dapat ditangani.
"Pembebasan tanah karena bisa harganya di-markup, bisa, tapi dengan tim ini saya lihat semua bisa berjalan dengan baik," kata Luhut.
"Saya pikir ya selamat lah kepada Republik ini, dan juga konsistensi Pak Jokowi yang memberikan kita ruang untuk melakukan semua, ada Kementrian Perhubungan, BUMN, semua, saya kira bersinergi menyelesaikan. Jadi saya selalu percaya kalau kita semua bersinergi dengan spirit untuk yang baik, mestinya jalan," tambahnya.