Ekonomi Digital Sumbang 4 Persen PDB, Jokowi Bidik 18 Persen di 2030
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengatakan saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil yakni 4 persen. Namun ia menargetkan 8 tahun lagi kontribusi ekonomi digital bisa melesat berkontribusi hingga 18 persen terhadap PDB.
"Intinya kita harus berlari lebih cepat lagi sehingga 2025 kita bisa menguasai 40 persen dari total potensi ekonomi digital asian dan 2030 ekonomi digital Indonesia bisa berkontribusi 18 persen dari PDB Indonesia," kata Jokowi dalam acara Grand Launching TADEX, Selasa (29/6/2021).
1. Indonesia harus terus mengembangkan digitalpreneur
.jpg)
Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan untuk merebut peluang di era distrupsi, Indonesia harus mampu menciptakan solusi inovatif.
"Dengan mengembangkan spirit smart digitalpreneur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air. saat ini," katanya.
2. Sambut baik peluncuran TADEX
Tanah Air Digital Exchange (TADEX) adalah platform programmatic periklanan terbesar di Indonesia yang menghadirkan solusi periklanan yang dapat diandalkan, transparan, serta kompetitif. TADEX terwujud berkat kolaborasi Telkom Group yakni Telkomsel, Metranet, dan MD Media bersama dengan Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability.
"Saya yakin TADEX akan memberikan angin segar karena menawarkan moda bisnis periklanan digital berkelanjutan, membuka peluang baru yang bermanfaat bagi advertiser, publisher, marketer dan lainnya," ucap Jokowi.
"Kehadiran TADEX jadi momentum penting untuk melahirkan lompatan-lompatan baru, menciptakan ekosistem digital yang lebih baik dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara," sambung Jokowi.
3. Rp17 triliun untuk bangun infrastruktur digital
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perlunya dukungan fiskal sangat besar untuk bisa melakukan transformasi digital di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.
Dukungan fiskal tersebut diakui Sri Mulyani telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk menyiapkan infrastruktur digital berupa penyediaan akses internet di daerah 3T tersebut.
"Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau daerah di Indonesia tidak memiliki koneksi ke internet karena bisa semakin tertinggal. Untuk daerah 3T pada 2020 sampai 2024 butuh koneksi 4G, butuh dukungan fiskal, jadi APBN 2021 untuk belanja Kementerian/Lembaga sekitar Rp17 triliun dan transfer daerah Rp9 triliun," jelas Sri Mulyani dalam pembukaan Festival Ekonomi Keungan Digital Indonesia (FEKDI) melalui tayangan di YouTube Bank Indonesia (BI), Senin (5/4/2021).
