Fix Nih! Kantor Pemerintah Pusat Ini Bakal Pindah ke IKN Mulai 2024
Jakarta, IDN Times - Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024.
Oleh sebab itu, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo mengatakan, sejumlah kantor inti pemerintah pusat ditargetkan sudah bisa pindah sebelum hari kemerdekaan Indonesia di 2024 tersebut.
“Kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan IKN ini yang mana dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan diberikan batas waktu sebelum 17 Agustus tahun 2024 sudah ada yang pindah ke sini dan 17 Agustus-an di sini terutama yang kawasan Istana Negara,” kata Djoko dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (18/12/2022).
1. Pemerintah bangun 4 kantor Kementerian Koordinator di sekitar Istana Negara di IKN
Lebih lanjut, nantinya di kawasan sekitar Istana Negara akan ada 4 bangunan Kementerian Koordinator (Kemenko) yakni Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko PolHuKam, dengan 4 tower, yang masing-masing mempunyai 5-6 lantai di setiap bangunannya.
Adapun kementerian-kementerian di bawah 4 kemenko tersebut untuk sementara akan berkantor di tempat yang sama.
“Nah nanti untuk di awal perpindahan sambil menunggu penyelesaian pembangunan, Kemenko dengan kementerian di bawahnya nanti akan jadi satu lokasi dahulu. Jadi sama-sama dulu di situ. Sehingga untuk pertama pindahan, tidak semua langsung pindah,” tutur Djoko.
2. PNS Kemenko Marves bakal pindah lebih dulu ke IKN
Djoko mengatakan, saat ini sudah ada ketetapan kementerian-kementerian yang akan pindah lebih awal ke IKN. Djoko mengatakan, Kemenko Marves termasuk yang akan pindah lebih awal ke Kaltim.
“Setneg (Sekretariat Negara) sudah ada nama-namanya, nanti kita (Kemenko Marves) akan menetapkan pegawai yang akan pindah lebih awal. Jadi nanti akan ada SK nya mengenai itu dengan area KIPP atau area pemerintah itu sendiri sekitar 6.671 ha dari kawasan IKN sekitar 56.180 ha, dan belum lagi kawasan pengembangan sekitar 199.962 ha dan kawasan lautan sekitar 68.188 ha,” ucap Djoko.
3. Kemenko Marves klaim banyak investor tertarik proyek IKN
Menurut Sekretariat Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Lukijanto mengatakan banyak investor yang tertarik pada proyek pembangunan IKN tersebut.
“Awal bulan Desember 2022 saya bersama Pak Deputi (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin) dan Pak Djoko mengikuti market sounding di Kuala Lumpur dengan hadir Menteri PUPR juga (Basuki Hadimuljono) dan banyak sekali investor tertarik untuk melakukan pembangunan infrakstuktur di IKN,” ujar Lukijanto.
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Yudi Prabangkara mengatakan berdasarkan hasil peninjauan lapangan, sebagian besar pekerjaan pembangunan KIPP berupa pematangan lahan dan land clearing. Pekerjaan fisiknya telah mencapai tahapan lelang untuk konstruksi fisiknya.
“Pada tahapan itu akan sangat dibutuhkan bahan baku konstruksi dan infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar, yang barangkali belum pernah terjadi sebelumnya. Kebutuhan akan batu- pasir, semen, bata, besi baja, dan bahan lainnya perlu dipersiapkan baik dalam sisi pasokan maupun sisi distribusi dan pengangkutannya,” kata Yudi.