- Ketua DPR RI: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000
- Anggota DPR RI: Rp4.200.000
Gaji DPR di Beberapa Negara, Mana yang Terbesar?
Intinya sih...
- Penerimaan anggota DPR RI membengkak, meski gaji pokok kecil, kombinasi berbagai tunjangan dan tambahan tunjangan rumah Rp50 juta membuat total penerimaan lebih dari Rp100 juta per bulan.
- Kebijakan tunjangan rumah menuai kritik, publik menilai kebijakan ini berlebihan dan bertentangan dengan kondisi ekonomi masyarakat serta jargon efisiensi anggaran negara.
- Perbandingan internasional menunjukkan disparitas, gaji pokok DPR RI paling kecil dibanding negara lain, tetapi jumlah tunjangannya justru yang paling besar jika dibandingkan dengan UMR di Indonesia.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Kontroversi mengenai besaran penghasilan resmi anggota DPR RI sempat menyebabkan gelombang aksi protes yang mencuat. Setelah diberlakukannya tunjangan rumah senilai Tl50 juta rupiah per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas, total penerimaan bulanan anggota DPR melonjak menjadi lebih dari Rp100 juta rupiah.
Dalam surat edaran Sekjen DPR RI dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR RI memang relatif kecil, namun berbagai tunjangan membuat total penerimaan membengkak. Kebijakan ini menuai kritik luas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
Perbandingan dengan parlemen negara lain menunjukkan bahwa gaji pokok DPR RI termasuk yang terendah, tetapi jumlah tunjangannya justru lebih besar dibandingkan negara-negara tersebut.
1. Rincian gaji pokok DPR RI per bulan
Tunjangan Ketua DPR RI (per bulan):
- Tunjangan Istri/Suami: Rp504.000
- Tunjangan Anak (maks. 2 anak): Rp201.600
- Tunjangan Jabatan: Rp18.900.000
- Tunjangan Kehormatan: Rp6.690.000
- Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp16.468.000
- Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000
- Asisten Anggota: Rp2.250.000
- Tunjangan PPh: Rp2.669.813
- Bantuan Listrik & Telepon: Rp7.700.000
Dengan tambahan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, penerimaan anggota DPR periode 2024–2029 menembus 100 juta rupiah per bulan. Total beban anggaran negara mencapai sekitar 29 miliar rupiah per bulan atau 1,74 triliun rupiah selama lima tahun.
2. Kontroversi tunjangan rumah DPR RI
Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan menuai kritik publik. Alasan agar anggota DPR bisa tinggal dekat kompleks parlemen dinilai tidak relevan, mengingat tingkat kehadiran dalam rapat sering rendah.
Kebijakan ini juga dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran negara yang sedang digalakkan pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, tambahan fasilitas bagi anggota dewan dipandang berlebihan dan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar.
3. Perbandingan gaji anggota DPR di berbagai negara
Berdasarkan data IPU Parline, berikut besaran gaji pokok anggota parlemen di beberapa negara:
Amerika Serikat
- Ketua DPR: Rp3.684 juta
- Anggota DPR: Rp2.868 juta
- Rata-rata UMR: Rp64 juta
Singapura
- Ketua DPR: Rp182,8 juta
- Anggota DPR: Rp182,8 juta
- Rata-rata UMR: Rp55 juta
Malaysia
- Ketua DPR: Rp61,6 juta
- Anggota DPR: Rp42,3 juta
- Rata-rata UMR: Rp6,4 juta
Belanda
- Ketua DPR: Rp2.056 juta
- Anggota DPR: Rp2.056 juta
- Rata-rata UMR: Rp48,3 juta.Dapat dilihat bahwa gaji pokok anggota DPR RI jauh lebih kecil dibandingkan negara lain. Namun, berbagai tunjangan tambahan membuat total penerimaan anggota DPR RI jauh lebih besar jika dihitung keseluruhan, apalagi bila dibandingkan dengan UMR di Indonesia yang masih rendah.
