Gali Lubang Tutup Lubang, Pemerintah Sedang Berjuang Tarik Utang untuk Bayar Utang

Pada tahun 2016 ini, pemerintah menarik utang lebih dulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar pada awal tahun. Seiring dengan arah kerja pemerintah yang ingin memompa realisasi belanja lebih cepat lewat pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan menyatakan skema tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terulang lagi. Meskipun harus melihat hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penarikan utang lebih cepat memang terjadi dikarenakan penerimaan negara saat awal tahun masih cenderung rendah. Khususnya pajak yang baru terealisasi cukup besar ketika Maret dan April. Sementara dana harus tersedia untuk memenuhi belanja.

Ada beberapa pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pertama adalah sisi kebutuhan anggaran belanja pada awal 2017. Ini menentukan besaran surat berharga yang akan diterbitkan oleh pemerintah.

Selain itu juga pertimbangan lain adalah realisasi dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Bila target yang ditetapkan tercapai, menurut Robert dana yang tersedia bisa mencukupi belanja di awal tahun.

Utang pemerintah dalam kurun lima tahun terakhir sudah naik 1.385 triliun rupiah. Namun sebagian dari penarikan utang tersebut justru tidak digunakan untuk hal yang produktif melainkan untuk membayar utang terdahulu.

Masih defisitnya keseimbangan primer jadi faktor utama pemerintah harus tarik utang untuk bayar utang. Lantas apakah pemerintah merasa terbebani dengan hal itu?

Menurutnya utang yang ditarik pemerintah jangan hanya dinilai sebatas beban saja, tapi juga manfaatnya. Utang luar negeri juga cukup membantu pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi pada level 4 - 5 persen per tahun.