Gaspol Industri Jasa Keuangan, OJK Gandeng Jepang dan Australia

06 Jun 2022, 16:30 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dengan The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Japan Financial Services Agency (JFSA). Kerja sama itu bertujuan semakin meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan serta pengembangan industri jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan penandatanganan kerja sama dengan APRA tentang mutual co-operation in banking and insurance supervision ini merupakan kerja sama yang meliputi peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, cross-border establishment, pengawasan berkelanjutan, dan manajemen krisis.

"Sektor keuangan saat ini sudah sangat berkembang sehingga permintaan konsumen akan produk dan jasa meningkat lebih cepat. Oleh karena itu, adopsi teknologi inovasi oleh lembaga keuangan dan kerja sama lintas negara perlu dilakukan," kata Wimboh melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Senin (6/6/2022).

1. Optimalisasi inovasi digital di sektor jasa keuangan

Ilustrasi transaksi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sedangkan, kelanjutan kerja sama dengan JFSA melalui penandatangan EoL tentang innovation in the financial sector dilakukan sebagai upaya optimalisasi inovasi digital di sektor jasa keuangan yang mencakup mekanisme rujukan antara financial innovator dan otoritas terkait.

"Serta, potensi proyek inovasi bersama, kerja sama antara industri fintech, dan pertukaran informasi," katanya.

2. Stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia terjaga dengan baik

ANTARA FOTO/Muhammad Adimadja

Wimboh menjelaskan, bahwa stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia terjaga dengan baik dengan indikator yang bertumbuh kuat sehingga berkontribusi pada proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Hal ini terlihat dari fungsi intermediasi perbankan pada April 2022 yang mencatatkan tren positif dengan pertumbuhan kredit 9,10 persen yoy dengan semua kategori debitur mencatatkan peningkatan, terutama UMKM dan ritel.

"Inflasi global dan normalisasi kebijakan moneter pun telah memberikan tekanan pada pasar modal domestik. Portofolio obligasi pemerintah non-residen mencatat net sell year to date (YTD) sebesar Rp103,54 triliun, sementara pasar Ekuitas mencatat net buy YTD sebesar Rp62,91 triliun per 20 Mei 2022," kata Wimboh.

3. Kinerja perusahaan multifinance terus membaik

Ilustrasi Dollar Dan Rupiah (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Wimboh mengatakan, kinerja perusahaan multifinance juga terus membaik, ditunjukkan dengan pembiayaan yang tumbuh (4,51 persen yoy) dan NPF yang menurun (2,7 persen), didukung oleh gearing ratio yang stabil (2,01 kali) pada April 2022.

"OJK akan terus menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga berwenang dalam percepatan pemulihan perekonomian global melalui penerapan aspek governance dan kehati-hatian untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan perlindungan konsumen, memitigasi risiko dan mengawasi kepatuhan industri terhadap peraturan yang ada," ucapnya.