Gedung Putih Siapkan Rencana Cadangan untuk Tarif Trump
- Pemerintah AS siapkan rencana cadangan jelang putusan SCOTUS
- Trump longgarkan tarif untuk produk Brasil dan siapkan insentif baru
- Perkembangan kesepakatan dagang dengan sejumlah negara
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan langkah antisipasi terkait kebijakan tarif Presiden Donald Trump, di tengah proses Mahkamah Agung (Supreme Court of the United States/SCOTUS) yang menentukan apakah presiden memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tersebut.
Menurut laporan Bloomberg, sejumlah lembaga federal mulai merancang alternatif jika pengadilan memutuskan pembatalan tarif itu. Upaya ini dilakukan meskipun Trump secara terbuka tetap yakin tarif yang diberlakukannya sah dan diperlukan untuk mendukung keamanan nasional serta perekonomian.
Sementara itu, pemerintahan Trump juga melonggarkan tarif untuk sejumlah produk Brasil, sebagai bagian dari langkah menekan harga barang konsumsi.
1. Pemerintah AS siapkan rencana cadangan jelang putusan SCOTUS
Bloomberg melaporkan, Departemen Perdagangan dan Kantor Perwakilan Dagang AS telah mengkaji opsi pengganti jika Mahkamah Agung menolak kewenangan presiden dalam mengenakan tarif melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Aturan tersebut sebelumnya digunakan Trump untuk memberlakukan tarif menyeluruh atas berbagai barang impor.
Menurut laporan tersebut, rencana cadangan berpotensi menghadapi tantangan hukum baru. Namun langkah ini tetap disiapkan karena Kongres merupakan lembaga yang memegang wewenang terkait pajak dan pengeluaran, bukan presiden. Hingga kini belum ada kepastian kapan SCOTUS akan mengeluarkan putusan.
Dalam wawancaranya dengan Yahoo Finance, penasihat Menteri Keuangan Joe Lavorgna memperingatkan, pencabutan tarif dapat memukul perekonomian. Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan kesulitan ekonomi yang tidak perlu, yang dapat merusak pasar keuangan serta kepercayaan pelaku usaha.
2. Trump longgarkan tarif untuk produk Brasil dan siapkan insentif baru
Di tengah tekanan harga kebutuhan pokok, pemerintah kembali memperluas keringanan tarif atas beberapa komoditas Brasil, termasuk daging sapi dan kopi. Kebijakan ini melanjutkan langkah serupa yang ditempuh pekan sebelumnya untuk menurunkan tarif atas tomat, pisang, dan berbagai produk lainnya.
Langkah menekan harga pangan muncul setelah kemenangan sejumlah kandidat Demokrat pada pemilu negara bagian dan lokal yang banyak menyorot isu keterjangkauan. Trump juga sempat menyampaikan wacana pemberian tarif dividen berupa cek senilai 2.000 dolar AS bagi warga. Ia menyebut pembayaran itu sedang dipertimbangkan kemungkinan pada pertengahan tahun depan, sedikit lebih lambat dari itu, meskipun pejabat pemerintah menegaskan program tersebut harus mendapat persetujuan Kongres.
Namun kebijakan cek tersebut dapat bertentangan dengan komitmen pemerintahan Trump yang ingin menggunakan pendapatan tarif untuk mengurangi defisit. Kantor Anggaran Kongres (CBO) merevisi proyeksinya, menyatakan, tarif akan memangkas defisit sebesar 3 triliun dolar AS hingga 2035, turun dari estimasi sebelumnya yang mencapai 4 triliun dolar AS. Trump sendiri baru-baru ini mengakui bahwa konsumen AS memang membayar sesuatu akibat tarif tersebut.
3. Perkembangan kesepakatan dagang dengan sejumlah negara
Selain Brasil, AS mengumumkan serangkaian perkembangan terkait kebijakan tarif dengan beberapa mitra dagang. Pemerintah menyebut AS dan Swiss mencapai kesepakatan pemangkasan tarif impor menjadi 15 persen dari sebelumnya 39 persen. Dalam kesepakatan itu, Swiss juga akan menanamkan investasi sebesar 200 miliar dolar AS di Negeri Paman Sam.
AS dan China pun sepakat menunda penerapan kontrol ekspor tambahan atas logam tanah jarang serta menghentikan investigasi terhadap perusahaan chip AS. Pemerintah AS juga akan menangguhkan sebagian reciprocal tariffs terhadap Tiongkok selama satu tahun. Trump menambahkan, pada suatu waktu ia akan menurunkan tarif atas barang India dan menyatakan AS semakin dekat dengan kesepakatan dagang bersama New Delhi.
Perkembangan terbaru mengenai rencana cadangan tarif, keringanan tarif untuk sejumlah komoditas, serta kesepakatan dagang dengan berbagai negara menunjukkan kebijakan perdagangan pemerintah AS masih bergerak dinamis. Berbagai keputusan lanjutan kini bergantung pada putusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif.
