Gengjot Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Infrastruktur Rp10 Ribu T
- Rincian kebutuhan anggaran infrastruktur
- Kebutuhan anggaran infrastruktur periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo tiga kali lipat dibandingkan periode kedua Jokowi. - Pembangunan infrastruktur yang merata jadi kunci dongkrak ekonomi
- Pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. - Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pelestarian lingkungan
- Pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh di segala bidang dan di seluruh daerah, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan negara membutuhkan investasi sebesar Rp10 ribu triliun khusus untuk sektor infrastruktur selama periode lima tahun mendatang . Ini demi merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus memperkuat konektivitas nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin menjelaskan, investasi ini diperlukan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Di zamannya Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) yang periode pertama dan yang kedua, itu kenaikannya sebenarnya secara persentase tidak seberapa, tapi begitu yang zamannya Pak Prabowo yang pertama, itu dibutuhkan tiga kali lipat pendanaan infrastruktur, yang top line-nya, tiga kali lipat, untuk mencapai 8 persen," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025)
1. Rincian kebutuhan anggaran infrastruktur
Rachmat menjelaskan, secara keseluruhan, kebutuhan anggaran infrastruktur pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar tiga kali lipat dibandingkan periode kedua kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Pada periode 2019–2024, total kebutuhan anggaran infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.307 triliun, terdiri dari Rp2.561 triliun melalui APBN dan Rp746 triliun melalui investasi swasta.
Sementara itu, untuk rencana pembangunan infrastruktur periode 2024–2029, dibutuhkan anggaran sebesar Rp10.303 triliun. Rinciannya, Rp7.212 triliun akan direalisasikan melalui APBN, sedangkan Rp3.091 triliun melalui investasi swasta.
"Tentunya ini sangat-sangat berat, dan perlu kita pikirkan cara-cara yang baru untuk membiayai pendanaan infrastruktur kita, karena sudah jelas kita tidak bisa hanya bergantung kepada pembiayaan dari APBN," ujarnya.
2. Pembangunan infrastruktur yang merata jadi kunci dongkrak ekonomi
Ia menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena target pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen tidak mungkin dicapai tanpa dukungan infrastruktur yang kuat.
“Kita ingin ekonomi kita bertumbuh terus-menerus, kalau bisa lebih dari 8 persen. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya infrastruktur. Itu juga tidak mungkin terjadi kalau pertumbuhannya hanya di kota besar,” ujarnya.
3. Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pelestarian lingkungan
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Rachmat menegaskan, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh di segala bidang dan di seluruh daerah, tidak hanya terfokus di pusat-pusat kota. Arahan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diingatkan dalam konsep AstaCita, yaitu pembangunan ekonomi yang tumbuh dari desa dan dari bawah.
Arahan tersebut juga menekankan pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pelestarian lingkungan. “Jadi, ini merupakan prinsip-prinsip panduan dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Rachmat.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang merata, inklusif, dan ramah lingkungan merupakan fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
