Greenpeace: Pembangunan IKN Manifestasi Kolonial
- Pembangunan IKN di Kalimantan disebut sebagai manifestasi kolonial oleh Greenpeace Indonesia
- Hak Guna Usaha (HGU) lahan di IKN selama 190 tahun dianggap sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia
- Upacara bendera dan aksi protes dilakukan oleh warga dan aktivis Greenpeace untuk menolak kebijakan tersebut
Jakarta, IDN Times - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebutkan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam 10 tahun terakhir, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan sebagai sebuah manifestasi kolonial. Hal itu tidak terlepas dari dampak pembangunan yang alih-alih mensejahterakan, tetapi justru menyengsarakan rakyat.
"Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang terjadi, malah investasi serampangan dan itu mengganggu ruang hidup warga, termasuk di Balikpapan. Sehingga, ini menjadi manifestasi kolonial sebenarnya, yang tadinya masyarakat tinggal di sana harusnya hidup dengan sejahtera atas nama pembangunan. Namun, hari ini, atas nama pembangunan, mereka tergusur. Bahkan, tidak menikmati apa yang disebut pembangunan untuk kesejahteraan ala Presiden Joko Widodo," kata Iqbal konferensi pers virtual, Minggu (18/8/2024).
1. HGU 190 tahun lahan IKN khianati cita-cita kemerdekaan
Selain itu, Iqbal juga menyoroti langkah Jokowi dalam memberikan Hak Guna Usaha (HGU) lahan di IKN selama 190 tahun ke investor. Iqbal dengan tegas menyebutkan Jokowi mengingkari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dengan keputusannya tersebut.
"Bagi kami, memberikan hak 190 tahun kepada perusahaan demi investasi di IKN adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujar dia.
2. Pengibaran kain bertuliskan "INDONESIA IS NOT FOR SALE, MERDEKA!"
Hal tersebut kemudian menjadi alasan sejumlah warga dari berbagai desa serta aktivis dari Greenpeace menggelar upacara bendera dan membentangkan kain merah berukuran besar bertuliskan "INDONESIA IS NOT FOR SALE, MERDEKA!" di Jembatan Pulau Balang, Kalimantan pada Sabtu (17/8/2024).
Aksi ini diikuti parade perahu kayu yang membawa spanduk dengan pesan-pesan kritis seperti "Selamatkan Teluk Balikpapan" dan "Tanah untuk Rakyat." Tak heran, jika kemudian aksi ini berbeda dari perayaan HUT ke-79 RI yang begitu meriah di pusat IKN. Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan pemerintahan Jokowi sudah menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan.
"Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Di akhir masa jabatannya, Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan. IKN yang dia banggakan, nyatanya merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan, merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki," kata Arie.
3. IKN dibangun untuk wujudkan cita-cita besar Indonesia
Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan IKN sebagai perwujudan cita-cita besar bangsa Indonesia yang ingin menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai bagian dari perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Luhut dalam ucapan HUT ke-79 RI, yang jatuh pada 17 Agustus 2024 dan diunggah pada akun Instagram pribadinya (@luhut.pandjaitan).
"Saya baru kembali juga dari IKN. Saya melihat betapa kita juga diwujudkan
cita-cita itu dengan berpindahnya ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN. Satu cita-cita besar dan kelihatan langkah-langkah itu mulai terwujud dengan perencanaan yang baik, pembangunan yang baik," tutur Luhut.
Dalam pernyataannya tersebut, Luhut juga menegaskan pembangunan IKN dilakukan oleh anak bangsa lewat kemampuannya sendiri, bukan oleh bangsa kolonial penjajah.
"IKN akan menjadi satu ibu kota yang bukan didirikan kolonial penjajah kita lagi, tetapi didirikan oleh anak bangsa, dari dana anak bangsa, direncanakan anak bangsa, dan dieksekusi oleh anak-anak bangsa," kata dia.
