Banggar DPR Tanggapi Isu Kenaikan Harga BBM yang Mencuat di Publik
- Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menanggapi isu kenaikan harga BBM non-subsidi akibat konflik Timur Tengah dan menunggu konferensi pers resmi pemerintah malam nanti.
- Said mendesak pemerintah melakukan realokasi APBN dengan menunda proyek non-prioritas serta mencabut kompensasi listrik bagi kelas menengah atas dan industri demi menjaga defisit di bawah 3 persen.
- Banggar DPR mengizinkan penggunaan SAL Rp370 triliun dan cadangan MBG Rp67 triliun untuk memperkuat bansos produktif jika harga BBM non-subsidi benar-benar naik.
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah merespons isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Said mengaku belum mengetahui pasti informasi tersebut. Namun, pemerintah sendiri akan menggelar konferensi pers mengenai kebijakan dalam menyikapi kondisi geopolitik malam nanti.
“Yang beredar di publik kata Pak Bahlil hoax, makanya saya gak berani juga,” kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
1. Pemerintah harus mulai realokasi APBN
Said mengatakan, di tengah gejolak dunia, kenaikan harga BBM tak bisa dihindari. Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah melakukan realokasi anggaran dengan menunda proyek-proyek yang skalanya tidak prioritas.
“Karena ini sudah sedemikian rupa harga BBM, dan tidak bisa kita hindari, dampaknya kan akan dahsyat ke sektor riil. Nah, kalau itu pemerintah sudah melakukan realokasi, kemudian pertumbuhan sesuai yang diinginkan oleh APBN tetap harus targeted, inflasi harus dijaga,” ujar Said.
2. Minta kompensasi listrik buat orang kaya dan industri dicabut
Dia juga mendesak pemerintah mencabut kompensasi listrik untuk masyarakat kelas menengah ke atas dan industri. Hal itu menurutnya perlu dilakukan untuk menjaga defisit APBN tidak melebihi 3 persen.
“Stop deh! Jangan diteruskan. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya yakin APBN kita itu masih akan di bawah 3 persen defisitnya dan pertumbuhan akan bisa dicapai,” tutur Said.
3. Pakai anggaran cadangan MBG buat bansos
Badan Anggaran DPR RI juga mengizinkan pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp370 triliun untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Begitu juga dengan anggaran cadangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih tersedia Rp67 triliun di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
“Harus ada bantuan sosial produktif terhadap usaha mikro. Nah, ketika pemerintah datang pada keputusan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi, maka itu bagian, menurut hemat saya, bagian dari kita semua untuk sensitivitas tadi,” ujar Said.
