Harga BBM Naik, Pemerintah Pede Bansos Bisa Tahan Kenaikan Inflasi

Di sisi lain, Suahasil juga yakin pemerintah bisa melindungi masyarakat rentan jika nantinya inflasi mengalami peningkatan sebagai imbas kenaikan harga BBM subsidi.

Dua bansos, yakni bantuan langsung tunai (BLT) BBM senilai Rp600 ribu dan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu siap digunakan untuk menjaga masyarakat rentan.

"Namun, kalau memang inflasi meningkat dan ada peningkatan harga-harga maka kelompok masyarakat yang paling rentan, paling vulnerable, paling tidak mampu telah juga kita berikan bantuan berupa bantuan yang dua pertama tadi, yaitu BLT dan juga dalam bentuk subsidi upah," beber Suahasil.

Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial senilai Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Dari tiga jenis bantuan sosial yang merupakan pengalihan subsidi BBM, pemerintah menganggarkan Rp12,4 triliun untuk BLT. Ada 20,65 juta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran untuk menerima sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali.

Bantuan sosial yang kedua adalah subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. BSU dengan anggaran total Rp9,6 triliun, dibayarkan satu kali kepada masing-masing penerima.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, senilai Rp2,17 triliun. Bantuan tersebut untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah juga sedang menyiapkan sejumlah skema perubahan kebijakan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, agar kuota BBM bersubsidi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.

Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan Pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan BLT BBM bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal itu dikatakan Jokowi saat pembagian BLT BBM di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022).

"Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," kata Jokowi.

BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

"Tadi kami menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan. Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan, sudah diserahkan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di Saumlaki," tambahnya.