Pengusaha: Pilkada Tahun Ini Gak Ngefek ke Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai Pilkada serentak 2020 yang digelar Rabu (9/12/2020) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya, keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman pada protokol kesehatan.
"Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
1. Belanja minim para calon untuk Pilkada 2020
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta ini menyebut pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker dan lain-lain untuk dibagikan ke masyarakat. Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim.
"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemik COVID-19," ujarnya.
2. Beda dengan Pilkada sebelum pandemik
Sarman menjelaskan, Pilkada tahun ini berbeda dengan Pilkada sebelum adanya pandemik. Di mana sebelum pandemik, banyak biaya digelontorkan para pasangan calon. Seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, sticker, dan lainnya.
Pada Pilkada sebelum pandemik juga ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
"Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi
terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga," katanya.
3. Hitungan perputaran uang untuk Pilkada sebelum dan saat pandemik
Menurut Sarman, jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon dan mereka memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar, maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar.
"Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing-masing. Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional," ucapnya.
