Industri Ban RI Terseok-seok Jadi Alasan Michelin Mau PHK 280 Karyawan
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin itu menjadikan PHK sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.
- Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini.
- Di sisi lain, Ketua PUK MAS, Guntoro meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh perusahaan.
Jakarta, IDN Times - PT Multistrada Arah Sarana (MAS) selaku produsen ban Michelin di Indonesia berada dalam kondisi tidak baik sejak beberapa tahun belakangan. Hal itu yang kemudian membuat MAS melakukan efisiensi dengan menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 280 dari total 2.800 karyawannya.
Presiden Direktur MAS Igor Zyemit menegaskan, pengurangan karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Dia mengakui selama dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.
"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga, tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " tutur Igor dalam pernyataan resminya, Jumat (7/11/2025).
1. Kemnaker minta MAS jadikan PHK solusi terakhir
Meski begitu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin itu menjadikan PHK sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.
Rencananya secara bertahap, pada 30 November 2025, ada 280 pekerja terancam PHK oleh produsen ban asal Perancis tersebut.
"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja," kata Afriansyah.
2. Opsi alternatif selain PHK
Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini. Hingga saat ini, pemerintah masih fokus pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.
"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," kata Afriansyah.
3. Michelin diminta cabut surat PHK dan skorsing
Di sisi lain, Ketua PUK MAS, Guntoro meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah diberikan surat PHK dan skorsing.
"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja, " kata dia.
Afriansyah pun menyatakan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.
