Kemnaker Minta Michelin Jadikan PHK Karyawan Opsi Terakhir
- Afriansyah meminta perusahaan mencari opsi alternatif selain PHK untuk mengatasi perekonomian sulit.
- Michelin menghadapi tantangan besar dalam kondisi pasar global yang dinamis, termasuk kebijakan tarif baru AS.
- PUK MAS meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing serta memberikan opsi pelatihan kepada pekerja yang terkena PHK.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai solusi terakhir mengatasi pemasalahan atau dinamika pasar global. Sebanyak 280 pekerja PT MAS terancam PHK pada 30 November 2025.
"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja, " kata Afriansyah dalam pertemuan dengan manajemen dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dikutip Jumat (7/11/2025).
1. Opsi alternatif selain PHK
Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini. Hingga saat ini, pemerintah masih fokus membenahi ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.
"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," kata Afriansyah.
2. Michelin hadapi tantangan besar
Sementara itu, Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit menegaskan, langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Dia mengakui selama dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.
"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga, tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " tutur Igor.
3. Michelin diminta cabut surat PHK dan skorsing
Di sisi lain, Ketua PUK MAS, Guntoro meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah diberikan surat PHK dan skorsing.
"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja, " kata dia.
Usai pertemuan, Afriansyah menyatakan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.
