- Backlog 1: DKI Jakarta mencatat persentase tertinggi pada 2026, yakni 39,36 persen.
- Backlog 1 terendah: Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase backlog 1 terendah, yakni 1,39 persen.
BPS: Akses Rumah Layak Huni Naik Jadi 70,30 Persen pada 2026
Intinya Sih
- BPS mencatat akses rumah layak huni mencapai 70,30 persen pada 2026, naik 1,9 poin dari 2025; seluruh komponennya membaik, meski sanitasi layak masih terendah, 86,73 persen.
- Backlog rumah menurun: backlog 1 menjadi 12,39 persen atau 9,29 juta rumah tangga, sedangkan backlog 2 menjadi 24,03 persen atau 18,01 juta rumah tangga.
- Realisasi program Bedah Rumah pada semester I-2026 mencapai 88.635 unit, hampir dua kali capaian sepanjang 2025; FLPP merealisasikan 91.531 unit untuk pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni mencapai 70,30 persen pada 2026.
Angka tersebut naik 1,9 persen poin dibandingkan capaian 2025 yang sebesar 68,40 persen. Artinya, sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perbaikan tersebut terlihat pada seluruh komponen penyusun indikator rumah layak huni.
"Perbaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kondisi perumahan. Namun, kita juga perlu melihat lebih jauh apa yang masih menjadi persoalan," ujar Amalia dalam keterangannya, dikutip, Minggu (16/8/2026).
1. Rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan naik jadi 87,52 persen
Ilustrasi rumah untuk MBR. (Dok. Kementerian PUPR) BPS mencatat, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan meningkat dari 87,10 persen pada 2025 menjadi 87,52 persen pada 2026.
Sementara itu, kecukupan luas lantai per kapita naik dari 94,66 persen menjadi 94,91 persen. Akses terhadap air minum layak juga meningkat dari 93,22 persen menjadi 93,71 persen.
Amalia menjelaskan, akses terhadap sanitasi layak naik dari 85,37 persen menjadi 86,73 persen. Meski mengalami perbaikan, sanitasi masih menjadi komponen dengan capaian terendah dibandingkan indikator rumah layak huni lainnya.
"Rumah layak huni bukan hanya soal memiliki rumah, tetapi juga apakah rumah tersebut memenuhi seluruh kriteria kelayakan," kata Amalia.
2. Backlog rumah di sejumlah daerah menurun
Ilustrasi rumah untuk MBR. (Dok. Kementerian PUPR) BPS juga mencatat perbaikan pada dua indikator yang menjadi dasar sasaran intervensi program perumahan, yakni backlog 1 dan backlog 2. Backlog 1 menggambarkan rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Indikator ini menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah.
"Pada 2026, backlog 1 tercatat 12,39 persen atau sekitar 9,29 juta rumah tangga. Angka tersebut turun dari 13,00 persen atau sekitar 9,64 juta rumah tangga pada 2025," ujarnya.
Sementara itu, backlog 2 yang menunjukkan rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi belum memenuhi kriteria rumah layak huni tercatat 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut turun 1,3 persen poin dibandingkan 2025 yang sebesar 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
Berdasarkan data 2026, terdapat perbedaan kondisi backlog antarprovinsi, baik dari sisi persentase maupun jumlah rumah tangga. Berikut rincian backlog perumahan berdasarkan wilayah:
Jumlah backlog 1 terbesar: Jika dilihat dari jumlah rumah tangga, Jawa Barat menjadi provinsi dengan backlog 1 terbesar, mencapai sekitar 2,03 juta rumah tangga.
- Backlog 2 tertinggi: Papua Pegunungan mencatat persentase backlog 2 tertinggi, yakni 91,76 persen.
- Backlog 2 terendah: DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase backlog 2 terendah, sebesar 7,92 persen.
Jumlah backlog 2 terbesar: Jawa Barat kembali mencatat angka terbesar secara jumlah, mencapai sekitar 4,53 juta rumah tangga.
Backlog Jawa Barat menurun: Meski menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 terbesar, angka backlog 2 di Jawa Barat mengalami penurunan pada 2026.
3. Realisasi program bedah runah di semester I-2026 capai 88.635 unit
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga Sulawesi Barat (Dok. Kementerian PUPR) Tak hanya itu, BPS mencatat adanya perbaikan indikator perumahan tersebut turut didorong berbagai program pemerintah, termasuk Program 3 Juta Rumah. Dalam Statistik Perumahan 2026, BPS mengevaluasi intervensi perumahan melalui tiga skema, yakni pelaksana negara, pengembang atau pembiayaan perumahan, serta swadaya dan gotong royong.
Salah satu program yang dievaluasi adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah. Program tersebut ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas atau membangun rumah swadaya.
"Pada 2025, realisasi program Bedah Rumah mencapai 45.073 unit. Sementara pada semester I-2026, realisasinya telah mencapai 88.635 unit atau hampir dua kali lipat dari capaian sepanjang 2025," tuturAmalia.
Realisasi BSPS pada semester I-2026 tersebar hampir di seluruh provinsi, kecuali Papua Pegunungan. Khusus wilayah Jawa, realisasinya mencapai 32.772 unit atau 36,97 persen dari total capaian semester I-2026.
Selain BSPS, BPS mengevaluasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi MBR. Pada 2025, realisasi FLPP mencapai 278.868 unit. Sementara semester I-2026 tercatat 91.531 unit atau sekitar 75,66 persen dari capaian periode yang sama pada 2025.
4. Publikasi statistik perumahan 2026 gunakan data Susenas
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga Sulawesi Barat (Dok. Kementerian PUPR) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga menilai data kuantitatif BPS dapat menjadi instrumen untuk mengukur kinerja kementerian secara lebih terukur. Publikasi Statistik Perumahan 2026 disusun menggunakan data Susenas Maret 2025 dan Maret 2026 serta Sakernas Februari 2026.
"Data BPS tersebut dilengkapi data dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP Tapera, Bank Indonesia, pemerintah daerah, PNM, dan SMF.," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, ketersediaan data perumahan penting untuk mengukur kinerja sekaligus menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar.
"Dengan adanya statistik ini, kita akan bisa tahu daerah mana yang perlu kita genjot," kata Tito.
