Inflasi Daerah Tinggi, Mendagri Dorong Pemda Gaspol Pengendalian

08 Jan 2024, 17:05 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menjadi pembicara pada Apel Kasatwil Tahun 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (1/11/2023). (Dok. Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, meski inflasi secara nasional terkendali 2,61 persen, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan terlena, apalagi daerah, jangan terlena, karena terjadi variasi di tingkat nasional, negara kita adalah negara besar, 552 wilayah," ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Terkait hal itu, Tito mengingatkan kepada kepala daerah untuk melakukan upaya pengendalian, terutama daerah yang angka inflasinya di atas rata-rata nasional, dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya termasuk tinggi.

1. Pemerintah daerah perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Tito berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Rapat ini bertujuan untuk memberi perhatian kepada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki angka inflasi tergolong tinggi.

Pada kesempatan itu, Tito menegaskan, capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) perlu aktif melakukan upaya pengendalian inflasi.

2. Tito menganjurkan pemda melakukan pembahasan bersama jajaran staf

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menjaga netralitas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (Dok. Kemendagri)

Tito menekankan kepada pemda agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi, dan terus aktif mencari penyebab serta solusinya, sehingga inflasi terkendali.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurut Tito, adalah melakukan pembahasan bersama jajaran staf, termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Jika ada yang tidak dimengerti, Tito mengimbau pemda memanggil ahli dari ekonomi, universitas, dan institusi atau bidang lainnya, untuk membantu menelusuri kenaikan inflasi serta mencari solusinya.

“Supaya jangan sampai dibacain terus, ini naik terus (inflasinya) dan di atas terus,” kata Mendagri.

3. Daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional mulai tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten

Tito Karnavian saat mendatangi Unmer Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Tito juga menguraikan daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional. Di antaranya pada tingkat provinsi ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan, tingkat kabupaten ada Sumenep, Merauke Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus. Sementara, kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal.